Jokowi Harus Tiru Politik Luar Negeri SBY
A
A
A
JAKARTA - Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) diminta meneruskan pencapaian Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam 10 tahun terakhir terkait politik luar negeri.
"Ini soal cita rasa. Tapi visi misi tentang politik luar negeri yang dibangun SBY sudah bagus," kata Sekjen DPP Partai Demokrat Ramadhan Pohan dalam diskusi publik bertema "Dinamika Politik Luar Negeri" yang diselenggarakan di DPP Partai Demokrat, Jakarta, Kamis (16/10/2014).
Ramadhan mengatakan, gaya Jokowi dan SBY memang berbeda, sehingga cara pengambilan keputusan kedua tokoh ini juga berbeda.
"SBY cukup komplet. Artinya Pak Jokowi tidak harus seperti itu juga, tapi dia harus didampingi, tidak bisa berkecimpung langsung, cuma arahannya saja," ujarnya.
Ramadhan mengatakan, wibawa kita di mata internasional cukup tinggi. "Kita bicara politik luar negeri, secara praktis saya alami sendiri. Bersama Komisi 1 masuk ke Gaza kami disambut Perdana Menteri Palestina," ujarnya.
Menurutnya, salah satu prestasi SBY dalam politik luar negeri adalah pembentukan Bali Demokrasi Forum. Menurut dia, protes LSM terhadap itu bukan hal yang sifatnya objektif, tapi terlalu subjektif.
"Ini soal cita rasa. Tapi visi misi tentang politik luar negeri yang dibangun SBY sudah bagus," kata Sekjen DPP Partai Demokrat Ramadhan Pohan dalam diskusi publik bertema "Dinamika Politik Luar Negeri" yang diselenggarakan di DPP Partai Demokrat, Jakarta, Kamis (16/10/2014).
Ramadhan mengatakan, gaya Jokowi dan SBY memang berbeda, sehingga cara pengambilan keputusan kedua tokoh ini juga berbeda.
"SBY cukup komplet. Artinya Pak Jokowi tidak harus seperti itu juga, tapi dia harus didampingi, tidak bisa berkecimpung langsung, cuma arahannya saja," ujarnya.
Ramadhan mengatakan, wibawa kita di mata internasional cukup tinggi. "Kita bicara politik luar negeri, secara praktis saya alami sendiri. Bersama Komisi 1 masuk ke Gaza kami disambut Perdana Menteri Palestina," ujarnya.
Menurutnya, salah satu prestasi SBY dalam politik luar negeri adalah pembentukan Bali Demokrasi Forum. Menurut dia, protes LSM terhadap itu bukan hal yang sifatnya objektif, tapi terlalu subjektif.
(maf)