Total 28 Ribu Personel Amankan Pelantikan Jokowi-JK
Kamis, 16 Oktober 2014 - 14:15 WIB
Total 28 Ribu Personel Amankan Pelantikan Jokowi-JK
A
A
A
JAKARTA - Total 28 ribu lebih personel Polri dan TNI akan mengamankan pelantikan Jokowi-JK sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih pada Senin 20 Oktober mendatang.
Rincian kekuatan pengamanan ini terdiri dari Polda Metro Jaya sebanyak 24.815 personel yang di-backup dari Mabes Polri dan 12 Polda lain.
"Di samping itu, Polda Metro Jaya juga diback up Kodam Jaya sebanyak 4.400 personel," jelas Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Unggung Cahyono dalam apel Gelar Pasukan Pengamanan Operasi Mantap Brata untuk pelantikan Presiden dan Wapres, di Polda Metro Jaya, Kamis (16/10/2014).
Kapolda mengatakan, apel ini merupakan kesiapan pengamanan sekaligus pengecekan anggota serta sarana dan prasarananya yang akan dilibatkan dalam pengamanan tersebut.
Persiapan ini juga komitmen Polri sebagai aparat penegak hukum dalam menjamin keamanan dan ketertiban masyarakat pada saat pelaksanaan pelantikan dan pengambilan sumpah dan jabatan presiden dan wakil presiden.
"Polda dalam merencanakan kegiatan mulai dari identifikasi keamanan, upaya preemptive, preventif, sampai penyusunan rencana mengatur dalam tahapan guna menghadapi segala kemungkinan yang terjadi pada saat pelaksanaan di hari H nanti," tuturnya.
Mantan Kakor Brimob Polri ini mengungkapkan, keberhasilan Polri dalam tugas agenda nasional ini sangat penting guna membangun kepercayaan masyarakat terhadap Polri selaku aparat penegak hukum.
"Saya imbau kepada seluruh anggota agar tetap fokus pada arahan dan petunjuk dari pimpinan, jangan pernah underestimate. Terus monitor isu yang berkembang di masyarakat," ujarnya.
Kapolda juga memerintahkan seluruh jajarannya untuk melaksanakan gladi lapangan di DPR pada hari H nanti secara optimal.
Selain itu, dirinya juga melarang anggota untuk tidak menggunakan senjata api saat mengamankan aksi demo di DPR yang diperkirakan dilakukan bersamaan dengan pelantikan tersebut.
"Saya sudah perintahkan Provost untuk melakukan pengecekan, tidak diperbolehkan anggota bawa senjata api pada saat pelaksanaan apel pagi pada hari H nanti," tegasnya.
Sejauh ini, pihak kepolisian belum menerima Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) demo dari elemen masyarakat pada saat pelantikan presiden dan wapres nanti. Namun, pihak kepolisian tetap mengantisipasi hal itu dan akan memberikan pelayanan terhadap massa demonstran.
"Layani massa demo dengan pesuasif dan humanis dan tetap mempedomani Protap 01," ujarnya.
Rincian kekuatan pengamanan ini terdiri dari Polda Metro Jaya sebanyak 24.815 personel yang di-backup dari Mabes Polri dan 12 Polda lain.
"Di samping itu, Polda Metro Jaya juga diback up Kodam Jaya sebanyak 4.400 personel," jelas Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Unggung Cahyono dalam apel Gelar Pasukan Pengamanan Operasi Mantap Brata untuk pelantikan Presiden dan Wapres, di Polda Metro Jaya, Kamis (16/10/2014).
Kapolda mengatakan, apel ini merupakan kesiapan pengamanan sekaligus pengecekan anggota serta sarana dan prasarananya yang akan dilibatkan dalam pengamanan tersebut.
Persiapan ini juga komitmen Polri sebagai aparat penegak hukum dalam menjamin keamanan dan ketertiban masyarakat pada saat pelaksanaan pelantikan dan pengambilan sumpah dan jabatan presiden dan wakil presiden.
"Polda dalam merencanakan kegiatan mulai dari identifikasi keamanan, upaya preemptive, preventif, sampai penyusunan rencana mengatur dalam tahapan guna menghadapi segala kemungkinan yang terjadi pada saat pelaksanaan di hari H nanti," tuturnya.
Mantan Kakor Brimob Polri ini mengungkapkan, keberhasilan Polri dalam tugas agenda nasional ini sangat penting guna membangun kepercayaan masyarakat terhadap Polri selaku aparat penegak hukum.
"Saya imbau kepada seluruh anggota agar tetap fokus pada arahan dan petunjuk dari pimpinan, jangan pernah underestimate. Terus monitor isu yang berkembang di masyarakat," ujarnya.
Kapolda juga memerintahkan seluruh jajarannya untuk melaksanakan gladi lapangan di DPR pada hari H nanti secara optimal.
Selain itu, dirinya juga melarang anggota untuk tidak menggunakan senjata api saat mengamankan aksi demo di DPR yang diperkirakan dilakukan bersamaan dengan pelantikan tersebut.
"Saya sudah perintahkan Provost untuk melakukan pengecekan, tidak diperbolehkan anggota bawa senjata api pada saat pelaksanaan apel pagi pada hari H nanti," tegasnya.
Sejauh ini, pihak kepolisian belum menerima Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) demo dari elemen masyarakat pada saat pelantikan presiden dan wapres nanti. Namun, pihak kepolisian tetap mengantisipasi hal itu dan akan memberikan pelayanan terhadap massa demonstran.
"Layani massa demo dengan pesuasif dan humanis dan tetap mempedomani Protap 01," ujarnya.
(hyk)
