Tuai Kritik, Kemenkum HAM Diminta Berbenah
Rabu, 15 Oktober 2014 - 19:43 WIB
Tuai Kritik, Kemenkum HAM Diminta Berbenah
A
A
A
JAKARTA - Pengamat hukum Universitas Andalas Saldi Isra mengatakan, kritikan yang ditujukan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum HAM) harus dijadikan perbaikan bagi institusi tersebut.
"Ada banyak kritik mengenai isu-isu Kemenkum HAM. Tapi saya anggap ini bukanlah kritik, namun ini adalah keinginan agar perubahan di Kemenkum HAM bergerak lebih cepat," kata Saldi Isra di Kemenkum HAM, Jakarta, Rabu (15/10/14).
Menurutnya, perubahan birokrasi hukum harus terus berjalan meskipun lambat. Meski diakuinya perubahan membutuhkan waktu yang lama.
"Memang perubahan birokrasi tidak mudah diselesaikan dalam waktu cepat, tapi yang penting harus ada perubahan di setiap harinya secara perlahan," ucapnya.
Lebih lanjut dia mengatakan, perbaikan itu bisa dimulai dari perubahan undang-undang.
"Undang-udang yang tidak sinkron harus mulai dibenahi dengan mengoptimalkan Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), kemudian selesaikan masalah dengan menurunkan perlahan sampai derajat terendah," paparnya.
Dia mengimbau agar Kemenkum HAM terjun langsung ke masyarakat untuk mengetahui, apakah program yang dijalankan sudah maksimal atau tidak.
"Harus ada survei terhadap kepuasan user yang berhubungan langsung dengan Kemenkum HAM. Bertanya kepada pelanggan yang selama ini terkait berhubungan langsung dengan Kemenkum HAM puas atau tidak," pungkasnya.
"Ada banyak kritik mengenai isu-isu Kemenkum HAM. Tapi saya anggap ini bukanlah kritik, namun ini adalah keinginan agar perubahan di Kemenkum HAM bergerak lebih cepat," kata Saldi Isra di Kemenkum HAM, Jakarta, Rabu (15/10/14).
Menurutnya, perubahan birokrasi hukum harus terus berjalan meskipun lambat. Meski diakuinya perubahan membutuhkan waktu yang lama.
"Memang perubahan birokrasi tidak mudah diselesaikan dalam waktu cepat, tapi yang penting harus ada perubahan di setiap harinya secara perlahan," ucapnya.
Lebih lanjut dia mengatakan, perbaikan itu bisa dimulai dari perubahan undang-undang.
"Undang-udang yang tidak sinkron harus mulai dibenahi dengan mengoptimalkan Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), kemudian selesaikan masalah dengan menurunkan perlahan sampai derajat terendah," paparnya.
Dia mengimbau agar Kemenkum HAM terjun langsung ke masyarakat untuk mengetahui, apakah program yang dijalankan sudah maksimal atau tidak.
"Harus ada survei terhadap kepuasan user yang berhubungan langsung dengan Kemenkum HAM. Bertanya kepada pelanggan yang selama ini terkait berhubungan langsung dengan Kemenkum HAM puas atau tidak," pungkasnya.
(maf)
