Pramono Temui Pimpinan DPR Bahas Alat Kelengkapan Dewan
A
A
A
JAKARTA - Politikus senior Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Pramono Anung menemui pimpinan DPR. Salah satu perbincangannya ialah membahas alat kelengkapan dewan.
Dalam pertemuannya, Pramono berharap pimpinan alat kelengkapan dewan bisa diatur secara bersama-sama.
"Saya ketemu Pak Novanto (Ketua DPR Setya Novanto) seluruh pimpinan DPR yang hadir. Kami bicara soal alat kelengkapan dewan kedepannya bisa diatur secara bersama-sama," ujar Pramono di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (15/10/2014).
Pramono berharap pemilihan pimpinan alat kelengkapan dewan bisa berjalan dengan baik tanpa adanya perdebatan dari dua koalisi yakni Koalisi Merah Putih (KMP) dan Koalisi Indonesia Hebat (KIH).
"Karena bagaimanapun, politik tidak boleh terus menerus menjadi tegang. Membuat ketegangan di masyarakat. Sebab bisa terjadi pembelahan di bawah. Kalau melihat pemimpin rukun pasti baik," ujarnya.
Masukan yang disampaikannya ini mendapat tanggapan positif. Dia berharap pimpinan alat kelengkapan dewan bisa dilaksanakan dengan musyawarah mufakat.
"Yang jelas ada kesepahaman bahwa perbedaan ini perlu segera diadili, yang perlu dimusyawarahkan kita musyawarahkan," pungkasnya.
Dalam pertemuannya, Pramono berharap pimpinan alat kelengkapan dewan bisa diatur secara bersama-sama.
"Saya ketemu Pak Novanto (Ketua DPR Setya Novanto) seluruh pimpinan DPR yang hadir. Kami bicara soal alat kelengkapan dewan kedepannya bisa diatur secara bersama-sama," ujar Pramono di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (15/10/2014).
Pramono berharap pemilihan pimpinan alat kelengkapan dewan bisa berjalan dengan baik tanpa adanya perdebatan dari dua koalisi yakni Koalisi Merah Putih (KMP) dan Koalisi Indonesia Hebat (KIH).
"Karena bagaimanapun, politik tidak boleh terus menerus menjadi tegang. Membuat ketegangan di masyarakat. Sebab bisa terjadi pembelahan di bawah. Kalau melihat pemimpin rukun pasti baik," ujarnya.
Masukan yang disampaikannya ini mendapat tanggapan positif. Dia berharap pimpinan alat kelengkapan dewan bisa dilaksanakan dengan musyawarah mufakat.
"Yang jelas ada kesepahaman bahwa perbedaan ini perlu segera diadili, yang perlu dimusyawarahkan kita musyawarahkan," pungkasnya.
(maf)