PPP Yogyakarta Tolak Hadiri Muktamar
Selasa, 14 Oktober 2014 - 14:53 WIB
PPP Yogyakarta Tolak Hadiri Muktamar
A
A
A
YOGYAKARTA - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) tidak akan menghadiri Muktamar PPP di Surabaya, 15-18 Oktober.
Muktamar tersebut digelar oleh PPP kubu Sekretaris Jenderal DPP M Romahurmuziy atau Romi.
Ketua DPW PPP DIY Syukri Fadoli mengatakan kedua kubu, baik Romi maupun Suryadharma Ali (SDA) masing-masing menggelar muktamar.
"Kubu Pak Romi menggelar muktamar mulai besok (15 Oktober), tapi kami pastikan PPP DIY tidak akan hadir," kata Syukri, Selasa (14/10/2014).
Syukri mengatakan PPP DIY meminta agar kedua kubu segera berdamai atau islah. Kedua kubu juga diminta tidak menggelar muktamar sendiri-sendiri.
Menurut dia, konflik antara kubu SDA dan Romi harus segera diakhiri. "Sangat tidak pantas mempertontonkan sandiwara politik terhadap umat Islam, itu rebutan jabatan," ujarnya.
Mantan Wakil Wali Kota Yogyakarta ini menambahkan, posisi DPW PPP DIY dalam konflik tersebut adalah tidak berpihak kepada siapa pun.
"Posisi kami dalam konflik tersebut sebagai poros tengah, sebagai barisan penegak konstitusi," tutur Syukri.
Muktamar tersebut digelar oleh PPP kubu Sekretaris Jenderal DPP M Romahurmuziy atau Romi.
Ketua DPW PPP DIY Syukri Fadoli mengatakan kedua kubu, baik Romi maupun Suryadharma Ali (SDA) masing-masing menggelar muktamar.
"Kubu Pak Romi menggelar muktamar mulai besok (15 Oktober), tapi kami pastikan PPP DIY tidak akan hadir," kata Syukri, Selasa (14/10/2014).
Syukri mengatakan PPP DIY meminta agar kedua kubu segera berdamai atau islah. Kedua kubu juga diminta tidak menggelar muktamar sendiri-sendiri.
Menurut dia, konflik antara kubu SDA dan Romi harus segera diakhiri. "Sangat tidak pantas mempertontonkan sandiwara politik terhadap umat Islam, itu rebutan jabatan," ujarnya.
Mantan Wakil Wali Kota Yogyakarta ini menambahkan, posisi DPW PPP DIY dalam konflik tersebut adalah tidak berpihak kepada siapa pun.
"Posisi kami dalam konflik tersebut sebagai poros tengah, sebagai barisan penegak konstitusi," tutur Syukri.
(dam)
