SDA Tak Akan Hadiri Muktamar Kubu Romi
Senin, 13 Oktober 2014 - 06:52 WIB
SDA Tak Akan Hadiri Muktamar Kubu Romi
A
A
A
JAKARTA - Perpecahan di dalam tubuh Partai Persatuan Pembangunan (PPP) terus berlanjut.
Ketua Umum DPP PPP pun dipastikan tidak akan menghadiri Muktamar PPP yang digelar kubu Sekretaris Jenderal DPP PPP M Romahurmuziy atau Romi.
“Saya pastikan SDA tak akan hadir di muktamar Romi,” kata Sekjen DPP PPP kubu SDA Saifullah Tamliha ketika dihubungi di Jakarta, Minggu 12 Oktober 2014.
Terlebih, Tamliha menerangkan, sejauh ini Ketua Umum DPP PPP SDA belum mendapatkan undangan muktamar PPP dari pihak Romi yang akan digelar pada tanggal 15-18 Oktober 2014 di Surabaya, Jawa Timur.
“SDA belum menerima undangan,” ujarnya.
Menurut Tamliha, berdasarkan putusan Mahkamah Partai PPP, muktamar bisa dikatakan sah apabila pelaksanaan muktamar ditandatangani oleh kedua belah pihak yakni, SDA dan juga Romi.
“Kalau salah satu tak datang jadi tidak sah,” imbuhnya.
Dengan demikian, sambung Tamliha, Mahkamah Partai akan memberikan waktu kepada kedua pihak untuk berdamai selama tujuh hari.
Jika tidak juga menemukan titik temu, maka Majelis Syariah PPP yang akan membuat panitia muktamar bersama. “Setiap putusan (Mahkamah Partai PPP) sifatnya final dan mengikat termasuk ke pemerintah,” katanya.
Tamliha menjelaskan, sebelumnya Mahkamah Partai PPP memutuskan muktamar PPP sah apabila ditandatangai oleh SDA sebagai ketua umum dan Romi sebagai sekjen.
Apabila dalam waktu tujuh hari, kedua belah pihak tidak bbisa memutuskan muktamar maka, keputusan itu akan diinisiasi oleh Majelis Syariah untuk membentuk panitia Muktamar VIII PPP.
“Putusan ini per tanggal 11 Oktober 2014 yang ditandatangani Chozin Chumaidy, maka tidak peru lagi tanda tangan SDA dan Romi untuk melaksanakan muktamar,” tuturnya.
Dia menjelaskan untuk meluruskan konflik di internal, DPP PPP akan menunggu kedatangan Ketua Majelis Syariah KH Maimoen Zubair atau Mbah Mun yang akan tiba dari tanah suci pada 14 Oktober 2014 nanti.
Pada hari berikutnya yakni 15 Oktober 2014, DPP PPP akan menggelar rapat. “Insya Allah tanggal 15 Oktober (rapat) di Jakarta,” ujar Tamliha.
Ketua Umum DPP PPP pun dipastikan tidak akan menghadiri Muktamar PPP yang digelar kubu Sekretaris Jenderal DPP PPP M Romahurmuziy atau Romi.
“Saya pastikan SDA tak akan hadir di muktamar Romi,” kata Sekjen DPP PPP kubu SDA Saifullah Tamliha ketika dihubungi di Jakarta, Minggu 12 Oktober 2014.
Terlebih, Tamliha menerangkan, sejauh ini Ketua Umum DPP PPP SDA belum mendapatkan undangan muktamar PPP dari pihak Romi yang akan digelar pada tanggal 15-18 Oktober 2014 di Surabaya, Jawa Timur.
“SDA belum menerima undangan,” ujarnya.
Menurut Tamliha, berdasarkan putusan Mahkamah Partai PPP, muktamar bisa dikatakan sah apabila pelaksanaan muktamar ditandatangani oleh kedua belah pihak yakni, SDA dan juga Romi.
“Kalau salah satu tak datang jadi tidak sah,” imbuhnya.
Dengan demikian, sambung Tamliha, Mahkamah Partai akan memberikan waktu kepada kedua pihak untuk berdamai selama tujuh hari.
Jika tidak juga menemukan titik temu, maka Majelis Syariah PPP yang akan membuat panitia muktamar bersama. “Setiap putusan (Mahkamah Partai PPP) sifatnya final dan mengikat termasuk ke pemerintah,” katanya.
Tamliha menjelaskan, sebelumnya Mahkamah Partai PPP memutuskan muktamar PPP sah apabila ditandatangai oleh SDA sebagai ketua umum dan Romi sebagai sekjen.
Apabila dalam waktu tujuh hari, kedua belah pihak tidak bbisa memutuskan muktamar maka, keputusan itu akan diinisiasi oleh Majelis Syariah untuk membentuk panitia Muktamar VIII PPP.
“Putusan ini per tanggal 11 Oktober 2014 yang ditandatangani Chozin Chumaidy, maka tidak peru lagi tanda tangan SDA dan Romi untuk melaksanakan muktamar,” tuturnya.
Dia menjelaskan untuk meluruskan konflik di internal, DPP PPP akan menunggu kedatangan Ketua Majelis Syariah KH Maimoen Zubair atau Mbah Mun yang akan tiba dari tanah suci pada 14 Oktober 2014 nanti.
Pada hari berikutnya yakni 15 Oktober 2014, DPP PPP akan menggelar rapat. “Insya Allah tanggal 15 Oktober (rapat) di Jakarta,” ujar Tamliha.
(dam)
