Kebijakan Luar Negeri SBY Dinilai Kurang Gereget
Minggu, 12 Oktober 2014 - 18:28 WIB
Kebijakan Luar Negeri SBY Dinilai Kurang Gereget
A
A
A
JAKARTA - Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)-Boediono akan berakhir pada 20 Oktober nanti. Semasa kepemimpinan SBY-Boediono, pemerintah Indonesia dinilai lembek dalam menjalankan politik luar negerinya.
Forum Masyarakat Sipil Indonesia Untuk Kebijakan Luar Negeri atau Indonesia Civil Society Forum for Foreign Policy (ICFP) menganggap pemerintah SBY-Boediono gagal dalam menjalankan politik luar negeri.
"Kami mencatat kebijakan luar Negeri SBY yang gagal, misalnya gagal melindungi buruh migran, pemenuhan pangan Indonesia bergantung pada impor, ekspor berbasis eksploitasi suber daya alam, investasi lebih berpihak kepada korporasi ketimbang publik, diplomasi perubahan iklim minim implementasi di dalam negeri," tutur anggota ICFP Irhaz Ahmady dalam sebuah diskusi di Tebet, Jakarta Pusat, Minggu (12/10/14).
Dia menilai Pemerintah Indonesia juga belum mendorong penghormatan HAM dan perlindungan buruh anak pada rantai pasokan dan jasa.
"Kegagalan tersebut sangat berdampak kepada perekonomian Indonesia dan rakyatlah yang menanggung beban tersebut," kata Agung Budiono, anggota ICFP lainnya.
Sekedar diketahui ICFP adalah forum yang terdiri dari gabungan organisasi sipil antara lain, INFID, IGJ, WALHI, PWYP Indonesia, Wahana Visi Indonesia, Pattiro, Bina Desa, Migrant Care, ASPPUK, Koalisi Perempuan Indonesia yang mengamati kebijakan luar negeri pemerintahan Indonesia.
Forum Masyarakat Sipil Indonesia Untuk Kebijakan Luar Negeri atau Indonesia Civil Society Forum for Foreign Policy (ICFP) menganggap pemerintah SBY-Boediono gagal dalam menjalankan politik luar negeri.
"Kami mencatat kebijakan luar Negeri SBY yang gagal, misalnya gagal melindungi buruh migran, pemenuhan pangan Indonesia bergantung pada impor, ekspor berbasis eksploitasi suber daya alam, investasi lebih berpihak kepada korporasi ketimbang publik, diplomasi perubahan iklim minim implementasi di dalam negeri," tutur anggota ICFP Irhaz Ahmady dalam sebuah diskusi di Tebet, Jakarta Pusat, Minggu (12/10/14).
Dia menilai Pemerintah Indonesia juga belum mendorong penghormatan HAM dan perlindungan buruh anak pada rantai pasokan dan jasa.
"Kegagalan tersebut sangat berdampak kepada perekonomian Indonesia dan rakyatlah yang menanggung beban tersebut," kata Agung Budiono, anggota ICFP lainnya.
Sekedar diketahui ICFP adalah forum yang terdiri dari gabungan organisasi sipil antara lain, INFID, IGJ, WALHI, PWYP Indonesia, Wahana Visi Indonesia, Pattiro, Bina Desa, Migrant Care, ASPPUK, Koalisi Perempuan Indonesia yang mengamati kebijakan luar negeri pemerintahan Indonesia.
(dam)
