GP Ansor Ungkap PR Pemerintahan Jokowi-JK
Sabtu, 11 Oktober 2014 - 09:18 WIB
GP Ansor Ungkap PR Pemerintahan Jokowi-JK
A
A
A
JAKARTA - Pekerjaan rumah (PR) besar bangsa Indonesia setelah reformasi ada empat, yaitu masalah kemiskinan yang menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) masih ada sekitar 29 juta rakyat miskin, dan 40 juta lebih yang hampir miskin.
Artinya, secara keseluruhan ada sekitar 70 juta yang masuk kategori miskin dan hampir miskin. Untuk mengatasi kemiskinan, dia mendorong Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) nanti mengaplikasikan keuangan inklusif dalam mengelola keuangan sehingga tidak ada hambatan bagi rakyat tidak berkembang karena alasan kesulitan modal.
"Kita berkomitmen nanti bersama pemrintahan Jokowi-JK akan ikut terlibat dalam pengentasan kemiskinan," ujar Ketua Umum Gerakan Pemuda (GP) Ansor, Nusron Wahid, dalam pembukaan Konferensi Besar XIX GP Ansor dan Peluncuran Buku Keuangan Inklusif-Membongkar Hegemoni Keuangan, karya Ketua Umum GP Ansor Nusron Wahid, di Gedung Smesco, UKM Centre, Jalan Gatot Soebroto, Jakarta, Jumat, 10 Oktober 2014.
Dia menyampaikan, tantangan berikut, adalah ancaman terhadap pluralisme di mana saat ini muncul suatu gerakan radikal yang cenderung mempertentangkan keislaman dan keindonesiaan.
Tantangan lain, kata Nusron, adalah hambatan korupsi. Maka itu, pihaknya mendorong Pemerintahan Jokowi-JK nanti bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melakukan pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu.
Dia menambahkan, ancaman hegemoni legislatif seolah tidak mau memberikan ruang bagi ekskutif, menjadi salah satu tantangan ke depan. "Maka itu, kita perlu mengontrol agar tidak terjadi tirani mayoritas dan dominasi legislatif atas pemerintahan ke depan," ucapnya.
Artinya, secara keseluruhan ada sekitar 70 juta yang masuk kategori miskin dan hampir miskin. Untuk mengatasi kemiskinan, dia mendorong Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) nanti mengaplikasikan keuangan inklusif dalam mengelola keuangan sehingga tidak ada hambatan bagi rakyat tidak berkembang karena alasan kesulitan modal.
"Kita berkomitmen nanti bersama pemrintahan Jokowi-JK akan ikut terlibat dalam pengentasan kemiskinan," ujar Ketua Umum Gerakan Pemuda (GP) Ansor, Nusron Wahid, dalam pembukaan Konferensi Besar XIX GP Ansor dan Peluncuran Buku Keuangan Inklusif-Membongkar Hegemoni Keuangan, karya Ketua Umum GP Ansor Nusron Wahid, di Gedung Smesco, UKM Centre, Jalan Gatot Soebroto, Jakarta, Jumat, 10 Oktober 2014.
Dia menyampaikan, tantangan berikut, adalah ancaman terhadap pluralisme di mana saat ini muncul suatu gerakan radikal yang cenderung mempertentangkan keislaman dan keindonesiaan.
Tantangan lain, kata Nusron, adalah hambatan korupsi. Maka itu, pihaknya mendorong Pemerintahan Jokowi-JK nanti bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melakukan pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu.
Dia menambahkan, ancaman hegemoni legislatif seolah tidak mau memberikan ruang bagi ekskutif, menjadi salah satu tantangan ke depan. "Maka itu, kita perlu mengontrol agar tidak terjadi tirani mayoritas dan dominasi legislatif atas pemerintahan ke depan," ucapnya.
(kur)
