Gerindra Nilai Jokowi Salah Tafsir Omongan Hashim
Gerindra Nilai Jokowi Salah Tafsir Omongan Hashim
A
A
A
JAKARTA - Wakil Ketua DPR Fadli Zon berpendapat ucapan Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hashim Djojohadikusumo yang menyatakan akan 'menjegal' pelantikan Joko Widodo (Jokowi) salah ditafsirkan.
Menurut Fadli, Hashim berkata demikian mempunyai makna bahwa jika pemerintahan Jokowi mendatang tak pro rakyat dan tak sejalan dengan kepentingan nasional, maka Koalisi Merah Putih (KMP) bakal mengkritisi, bukan menghambat pemerintahan Jokowi.
"Jadi maksudnya (Hashim) kalau ada yang tak sejalan dengan kepentingan nasional ya kita hambat, program yang bagus pasti kita dukung. Namun kalau ada yang liberal tentu kita harus hadapi," kata Fadli di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (9/10/2014).
Politikus Partai Gerindra ini mengatakan, ucapan Hashim yang akan menyelidiki dugaan kasus hukum yang diduga menjerat nama Jokowi diucapkan secara pribadi, bukan mewakili KMP. Sehingga pendapat itu dianggap sah-sah saja.
"Yang menyangkut inquiry (observasi/penyelidikan) misalnya meneliti kita lihat kasusnya apa, itu pendapat pribadi (Hashim). Kita tidak tahu karena itu urusan hukum," ujarnya.
Fadli melanjutkan, meski KMP memimpin mayoritas di Parlemen, tetapi cara-cara mengkritisi kebijakan pemerintah Jokowi bakal dilakukan dengan cara persuasif.
"Saya kira kita pasti akan duduk bersama (dengan pemerintahan Jokowi), yang kita pentingkan adalah kepentingan nasional. Kita bermartabat, semua berjalan dengan baik," tandas Fadli.
Menurut Fadli, Hashim berkata demikian mempunyai makna bahwa jika pemerintahan Jokowi mendatang tak pro rakyat dan tak sejalan dengan kepentingan nasional, maka Koalisi Merah Putih (KMP) bakal mengkritisi, bukan menghambat pemerintahan Jokowi.
"Jadi maksudnya (Hashim) kalau ada yang tak sejalan dengan kepentingan nasional ya kita hambat, program yang bagus pasti kita dukung. Namun kalau ada yang liberal tentu kita harus hadapi," kata Fadli di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (9/10/2014).
Politikus Partai Gerindra ini mengatakan, ucapan Hashim yang akan menyelidiki dugaan kasus hukum yang diduga menjerat nama Jokowi diucapkan secara pribadi, bukan mewakili KMP. Sehingga pendapat itu dianggap sah-sah saja.
"Yang menyangkut inquiry (observasi/penyelidikan) misalnya meneliti kita lihat kasusnya apa, itu pendapat pribadi (Hashim). Kita tidak tahu karena itu urusan hukum," ujarnya.
Fadli melanjutkan, meski KMP memimpin mayoritas di Parlemen, tetapi cara-cara mengkritisi kebijakan pemerintah Jokowi bakal dilakukan dengan cara persuasif.
"Saya kira kita pasti akan duduk bersama (dengan pemerintahan Jokowi), yang kita pentingkan adalah kepentingan nasional. Kita bermartabat, semua berjalan dengan baik," tandas Fadli.
(kri)
Explore More