UU MD3 Tugaskan MPR Jadi Panitia Pelantikan Presiden

JAKARTA - KPU melakukan koordinasi dengan MPR guna persiapan pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih pada 20 Oktober mendatang. Dalam UU MD3 (MPR, DPD, DPR dan DPRD) disebutkan pelaksana teknis atau panitia pelantikan diserahkan kepada MPR.

"Kalau persiapannya di dalam UU MD3, teknisnya itu ada di lembaga MPR," kata Ketua KPU Husni Kamil Manik di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (9/10/2014).

Menurut Husni, dalam UU Nomor 8 Tahun 2012, tahapan pemilu presiden yang paling akhir adalah melantik presiden dan wakil presiden. Selanjutnya, karena DPR mengeluarkan UU MD3, maka secara teknis pelantikan menjadi kewenangan MPR.

Katanya, tugas KPU adalah sebagai pihak yang ikut membantu mempersiapkan. "Nah MPR ini punya tanggung jawab membuat pelantikan ini berdasarkan jadwal," ucapnya.

Sementara Wakil Ketua MPR EE Mangindaan mengatakan, memang tugas pelantikan presiden terpilih menjadi tugas MPR. Hal itu berdasarkan keputusan UU MD3.

Menurut dia, pertemuannya dengan pimpinan KPU adalah untuk membahas secara teknis rencana pelantikan. Dia berharap tugas pertama MPR melantik Jokowi-JK berjalan lancar.

"Kita harapkan situasinya kondusif. Karena ini pimpinan melantik presiden terpilih yang dipilih rakyat, jadi harus hormat dan dilaksanakan dengan tertib khidmat," tambahnya.