SBY Dinilai Kambinghitamkan Megawati

Selasa, 07 Oktober 2014 - 04:33 WIB
SBY Dinilai Kambinghitamkan...
SBY Dinilai Kambinghitamkan Megawati
A A A
JAKARTA - Wasekjen PDIP Hasto Kristiyanto menilai ratusan kata-kata yang disampaikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam akun Twitternya terasa telah mengkambinghitamkan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri.

Yakni terkait wacana koalisi Partai Demokrat dengan Koalisi Indonesia Hebat (KIH). Padahal, senandung kata halus SBY itu tidak sesuai dengan fakta.

Menurut Hasto, tulisan di akun Twitter SBY yang lagi-lagi menyalahkan Megawati merupakan strategi untuk menutupi langkah politik dua kaki.

Kebuntuan komunikasi seolah menjadi penyebab mengapa Demokrat akhirnya lebih memilih bersekutu dengan Koalisi Merah Putih (KMP), baik dalam gerakan mencabut hak politik rakyat dalam pembahasan RUU Pilkada, maupun mendukung pimpinan DPR RI.

"Dalam strategi politik yang sarat diwarnai dengan kepentingan transaksional atas kepentingan politik dan ekonomi, boleh jadi langkah SBY menjadikan Megawati sebagai kambing hitam," kata Hasto kepada SINDO, Senin 6 Oktober 2014.

"Merupakan hal yang biasa dilakukan bagi politisi yang tidak memiliki sikap kenegarawanan. Namun dalam politik yang berkeadaban, apa yang dilakukan SBY merupakan pemujaan terhadap strategi itu sendiri," sambungnya.

Dia melanjutkan, publik harus ingat bahwa pada awal Pilpres 2004, SBY sendiri mengatakan dizalimi oleh Megawati. Rupanya hal itu juga sebagai bagian strategi untuk menjadikan dirinya seolah-olah sebagai korban.

"Sekiranya Megawati yang menzalimi SBY, maka dalam teori perilaku, seharusnya Megawati yang aktif untuk meminta bertemu SBY. Yang terjadi justru sebaiknya," imbuhnya.

Dituturkannya, ketika Jokowi-JK yang telah dinyatakan sebagai presiden dan wapres terpilih pun kesulitan untuk menghubungi SBY pada saat kritis sebelum penetapan pimpinan DPR RI. Maka saat itu sudah terlihat bahwa Presiden SBY telah menutup diri kepada presiden pilihan rakyat.

"Sebab skenario bergabung dengan KMP memang telah didesain lama. Hanya perlu kambing hitam untuk memuluskan skenario tersebut," tandasnya.
(kri)
Berita Terkait
Perludem Sebut Kerangka...
Perludem Sebut Kerangka Hukum Pilkada 2024 Potensi Bermasalah
PKB Tolak Revisi UU...
PKB Tolak Revisi UU Pilkada karena Belum Dijalankan 100 Persen
Pernah Ngotot Gelar...
Pernah Ngotot Gelar Pilkada 2020, Pemerintah Dinilai Amnesia Tolak Revisi UU Pemilu
Demonstrasi Tolak Revisi...
Demonstrasi Tolak Revisi UU Pilkada di Malang Ricuh, 2 Polisi dan 3 Jurnalis Terluka
DPR Bakal Sahkan Revisi...
DPR Bakal Sahkan Revisi UU Pilkada Jadi UU Hari Ini
Aksi Ratusan Mahasiswa...
Aksi Ratusan Mahasiswa Tolak Revisi UU Pilkada di Palembang
Berita Terkini
KontraS Kritik Tuntutan...
KontraS Kritik Tuntutan 2,5 Tahun Penjara untuk Terdakwa Penyiraman Andrie Yunus
Revisi UU Polri, Menteri...
Revisi UU Polri, Menteri Pigai Usulkan Sejumlah Jabatan Utama Bisa Diisi Sipil
Film Pesta Babi Bergeser...
Film Pesta Babi Bergeser dari Kritik Sosial Jadi Instrumen Kampanye Disintegrasi Papua
KPK Angkut Moge, Mobil...
KPK Angkut Moge, Mobil Mewah, dan Sepeda usai Geledah Rumah Silmy Karim
Ancam 6 Juta Tenaga...
Ancam 6 Juta Tenaga Kerja, Wacana Kemasan Polos Harus Dibatalkan
DPR Minta KAI Bereskan...
DPR Minta KAI Bereskan Dulu Konektivitas Sebelum Bangun Jalur Kereta Aceh-Lampung
Infografis
Megawati Hangestri,...
Megawati Hangestri, Pemain Voli Putri Terbaik Dunia 2025
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved