Kasus Alkes Banten, KPK Usut Perusahaan Medis

JAKARTA - KPK menelusuri dugaan keterlibatan karyawan dan petinggi perusahaan medis dalam kasus dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan (alkes) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten tahun anggaran 2010-2013.

Juru Bicara KPK Johan Budi SP menyatakan, penyidik KPK memeriksa lima saksi dari perusahaan penyedia alat medis dalam kasus korupsi alkes Banten untuk tersangka Komisaris Utama PT Bali Pasific Pragam (BPP) Tb Chaeri Wardana Chasan alias Wawan.

Mereka yakni, Marketing PT Matesu Abadi Donniaanus Robby, karyawan PT Sarandi Karya Nugraha Nurraeni Setya, Karyawan PT Dharma Polimental Santosa B Kusuma, Direktur PT Global Jaya Medika Mohammad Ridwan, dan Direktur PT Alfa Sarana Makmur ‎Kaharmuddin (tidak hadir).

Belum diketahui Johan apakah lima perusahaan ini merupakan pemenang tender lelang pengadaan alkes Banten ini. Yang pasti kata dia, ada informasi atau data yang ingin digali penyidik.

“Kemudian tentu dikembangkan apakah ada pihak lain yang terlibat dalam kasus alkes Banten ini. Pengembangannya ke mana? Apakah ada dari pihak swasta atau penyelenggara negara? Tetapi belum ada kesimpulan sampai hari ini,” kata Johan saat konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta, Kamis 2 Oktober 2014 malam.

Selain itu lanjutnya, penyidik juga memeriksa Manager Operasional PT BPP Dadang Prijatna sebagai saksi kasus dugaan korupsi alkes Banten untuk tersangka Gubernur Banten nonaktif Ratu Atut Chosiyah.

Johan menyatakan, dalam kasus yang sama Atut juga disangkakan melakukan penyalahgunaan kewenangan sebagai gubernur untuk melakukan pemerasan dan suap.

Johan mengaku belum menerima informasi berapa jumlah total hasil pemerasan Atut. Yang pasti peruntukan dan penggunaannya masih dan terus ditelusuri.

“Masih didalami sama penyidik. Saya tidak tahu uang (hasil pemerasan) digunakan untuk apa saja,” tandasnya.