Tersandera Persoalan Moral, PPP Krisis Kepemimpinan
Sabtu, 27 September 2014 - 10:43 WIB
Tersandera Persoalan Moral, PPP Krisis Kepemimpinan
A
A
A
JAKARTA - Lemahnya gerakan moral disinyalir salah satu faktor pemicu alotnya konflik internal Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Arief Aulia Rachman mengatakan, alotnya konflik tersebut menggambarkan adanya krisis kepemimpinan setelah Suryadharma Ali terjerat kasus dugaan korupsi haji.
"Ini persoalan moral-etik pemimpin partai Islam, karena SDA (Suryadharma Ali) tersandung kasus haji, maka terjadi krisis kepemimpinan," ujar Arief, Jumat, 26 September 2014 malam.
Menurutnya, persoalan tersebut telah menyandera PPP. Alasannya, SDA adalah orang nomor satu di partai berlambang Kakbah tersebut.
Dia berpendapat, penyelesaian konflik berpkepanjangan itu hanya bisa dilakukan mengacu pada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) partai. Sebaliknya, kata dia, anjuran islah yang difatwakan Majelis Syariah PPP tidak jaminan menyelesaikan kasus yang dialami SDA.
"Ranah organisasi PPP ada istilah islah yang diatur AD/ART, tapi soal kasus hukum seorang kader itu tak otomatis hilang dengan adanya penyelesaian organisasi," terang alumnus UIN Sunan Kalijaga ini.
Maka itu, disarankan kepada para kader PPP meminimalisasi konflik kepentingan secara terbuka demi keutuhan partai."Yang terpenting PPP harus lebih respek terhadap isu-isu keagamaan, kebangsaan, demokrasi dan supremasi hukum," imbuhnya.
Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Arief Aulia Rachman mengatakan, alotnya konflik tersebut menggambarkan adanya krisis kepemimpinan setelah Suryadharma Ali terjerat kasus dugaan korupsi haji.
"Ini persoalan moral-etik pemimpin partai Islam, karena SDA (Suryadharma Ali) tersandung kasus haji, maka terjadi krisis kepemimpinan," ujar Arief, Jumat, 26 September 2014 malam.
Menurutnya, persoalan tersebut telah menyandera PPP. Alasannya, SDA adalah orang nomor satu di partai berlambang Kakbah tersebut.
Dia berpendapat, penyelesaian konflik berpkepanjangan itu hanya bisa dilakukan mengacu pada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) partai. Sebaliknya, kata dia, anjuran islah yang difatwakan Majelis Syariah PPP tidak jaminan menyelesaikan kasus yang dialami SDA.
"Ranah organisasi PPP ada istilah islah yang diatur AD/ART, tapi soal kasus hukum seorang kader itu tak otomatis hilang dengan adanya penyelesaian organisasi," terang alumnus UIN Sunan Kalijaga ini.
Maka itu, disarankan kepada para kader PPP meminimalisasi konflik kepentingan secara terbuka demi keutuhan partai."Yang terpenting PPP harus lebih respek terhadap isu-isu keagamaan, kebangsaan, demokrasi dan supremasi hukum," imbuhnya.
(kur)
