Demokrat Bermanuver di UU Pilkada, Itu Hal Biasa
Sabtu, 27 September 2014 - 05:08 WIB
Demokrat Bermanuver di UU Pilkada, Itu Hal Biasa
A
A
A
JAKARTA - Manuver Partai Demokrat walk out di Paripurna DPR dalam mengesahkan UU Pilkada, merupakan hal biasa dalam politik.
Hal itu dikatakan pakar hukum tata negara Margarito Kamis. Menurutnya, meski biasa dalam politik, apapun akibat dan risiko politik harus diterima Ketua Umum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
"Itu soal politik biasa saja. Dia presiden. Politik itu bermain trik. Orang pasti mengatakan SBY inkonsisten. Dia mengajukan draf RUU yang sangat bertentangan dengan sikap Partai Demokrat," kata Margarito saat berbincang dengan Sindonews, Jumat 26 September 2014.
Menurut Margarito, DPR sebagai lembaga negara yang berisi politikus dari berbagai partai, memang tidak selamanya dapat menghasilkan produk UU yang prorakyat.
Bagi dia, kelompok yang mendukung opsi pilkada langsung masih memiliki jalan konstitusional dengan mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Margarito mengingatkan kelompok atau perorangan yang akan mengajukan judicial review terhadap UU Pilkada, agar menyiapkan basis argumen yang kuat dalam mengajukan gugatan.
"Kalau saat ini para pendukung opsi pilkada langsung merasa dirugikan dengan bentuk pemilihan ini, silakan ajukan gugatan ke MK. Tapi, mereka harus menemukan argumen yang hebat dan tak terbantahkan," pungkasnya.
Hal itu dikatakan pakar hukum tata negara Margarito Kamis. Menurutnya, meski biasa dalam politik, apapun akibat dan risiko politik harus diterima Ketua Umum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
"Itu soal politik biasa saja. Dia presiden. Politik itu bermain trik. Orang pasti mengatakan SBY inkonsisten. Dia mengajukan draf RUU yang sangat bertentangan dengan sikap Partai Demokrat," kata Margarito saat berbincang dengan Sindonews, Jumat 26 September 2014.
Menurut Margarito, DPR sebagai lembaga negara yang berisi politikus dari berbagai partai, memang tidak selamanya dapat menghasilkan produk UU yang prorakyat.
Bagi dia, kelompok yang mendukung opsi pilkada langsung masih memiliki jalan konstitusional dengan mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Margarito mengingatkan kelompok atau perorangan yang akan mengajukan judicial review terhadap UU Pilkada, agar menyiapkan basis argumen yang kuat dalam mengajukan gugatan.
"Kalau saat ini para pendukung opsi pilkada langsung merasa dirugikan dengan bentuk pemilihan ini, silakan ajukan gugatan ke MK. Tapi, mereka harus menemukan argumen yang hebat dan tak terbantahkan," pungkasnya.
(maf)
