Demokrat Bantah WO untuk Pencitraan

Jum'at, 26 September 2014 - 18:27 WIB
Demokrat Bantah WO untuk...
Demokrat Bantah WO untuk Pencitraan
A A A
JAKARTA - Fraksi Demokrat membantah keluar (walk out/WO) dari rapat paripurna pengesahan RUU Pilkada, karena untuk pencitraan.

"Enggak, enggak kayak gitu. Enggak ada urusan pencitraan," kata Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Demokrat Ramadhan Pohan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (26/9/2014).

Wakil Ketua Komisi I DPR ini menegaskan, langkah walk out terpaksa dilakukan karena paripurna DPR tak mengakomodir opsi ketiga mereka, yakni mekanisme pilkada langsung, namun dengan syarat 10 perbaikan.

"Yang jelas langkah ketua fraksi dan sekretaris fraksi (instruksi walk out) setelah terjadi penolakan yang keras selama lobi empat jam," ucapnya.

Pria yang akrab disapa Rampo ini justru heran mencuat dukungan agar opsi ketiga Partai Demokrat dihadirkan saat paripurna.

"Kenapa dari awal enggak ada dukungan, kenapa ketika baru mau menarik mundur baru mendukung," tuturnya.
(maf)
Berita Terkait
Perludem Sebut Kerangka...
Perludem Sebut Kerangka Hukum Pilkada 2024 Potensi Bermasalah
PKB Tolak Revisi UU...
PKB Tolak Revisi UU Pilkada karena Belum Dijalankan 100 Persen
Pernah Ngotot Gelar...
Pernah Ngotot Gelar Pilkada 2020, Pemerintah Dinilai Amnesia Tolak Revisi UU Pemilu
Demonstrasi Tolak Revisi...
Demonstrasi Tolak Revisi UU Pilkada di Malang Ricuh, 2 Polisi dan 3 Jurnalis Terluka
DPR Bakal Sahkan Revisi...
DPR Bakal Sahkan Revisi UU Pilkada Jadi UU Hari Ini
Aksi Ratusan Mahasiswa...
Aksi Ratusan Mahasiswa Tolak Revisi UU Pilkada di Palembang
Berita Terkini
Gempa M7,1 Guncang Jepang,...
Gempa M7,1 Guncang Jepang, Kemlu Pastikan Tidak Ada WNI Jadi Korban
PWI Cabut Laporan Polisi...
PWI Cabut Laporan Polisi terhadap Hotman Paris
Perindo Bekali Anggota...
Perindo Bekali Anggota Legislatif Strategi Pemenangan dan Pemahaman Teknis Kepemiluan
Anggota DPRD Jatim Ditahan...
Anggota DPRD Jatim Ditahan KPK, Diduga Beri Suap Rp1,5 Miliar demi Jatah Dana Hibah Rp83,4 Miliar
Pakar Hukum Tata Negara...
Pakar Hukum Tata Negara Dorong Ambang Batas Fraksi daripada Ambang Batas Parlemen
Dasar Penetapan Febrie...
Dasar Penetapan Febrie sebagai Tersangka TPPU Dipertanyakan
Infografis
Sensus Ekonomi 2026:...
Sensus Ekonomi 2026: Data untuk Memperkuat UMKM dan Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved