Islah, PPP Romi Tunggu Mahkamah Partai
Rabu, 24 September 2014 - 13:30 WIB
Islah, PPP Romi Tunggu Mahkamah Partai
A
A
A
JAKARTA - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) kubu M Romahurmuziy menunggu putusan Mahkamah Partai mengenai peluang terjadinya islah.
Menurut Sekretaris Jenderal DPP PPP M Romahurmuziy atau Romi, Mahkamah Partai memiliki wewenang mengeluarkan putusan menyikapi konflik internal partai sebagaimana diatur Undang-undang No 2 Tahun 2008 junto UU Nomor 2 Tahun 2011 tetang Partai Politik.
"Kita menunggu saja apa yang menjadi keputusan dari Mahkamah Partai karena pada dasarnya Mahkamah Partai ini memiliki kewenangan," kata Romahurmuziy di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (24/9/2014).
Dia mengatakan, keputusan Mahkamah Partai bersifat final dan mengikat. Kalaupun tidak tercapai kesepakatan, pihaknya bisa membawa ke pengadilan negeri.
Romi mengaku siap memenuhi panggilan Mahkamah Partai untuk menyelesaikan persoalan yang melanda partai berbasis massa Islam ini.
Dia berharap Mahkamah Partai bisa bekerja secara objektif dalam memutuskan persoalan yang melanda PPP.
"Kami berharap majelis berpihak pada kebenaran yaitu konstitusi partai. Kenapa? karena konstitusi partai telah diberita negarakan, artinya dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM juga terikat dalam penyelesaian dan masalah-masalah yang terjadi di tubuh internal PPP," tutur Romi.
Menurut Sekretaris Jenderal DPP PPP M Romahurmuziy atau Romi, Mahkamah Partai memiliki wewenang mengeluarkan putusan menyikapi konflik internal partai sebagaimana diatur Undang-undang No 2 Tahun 2008 junto UU Nomor 2 Tahun 2011 tetang Partai Politik.
"Kita menunggu saja apa yang menjadi keputusan dari Mahkamah Partai karena pada dasarnya Mahkamah Partai ini memiliki kewenangan," kata Romahurmuziy di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (24/9/2014).
Dia mengatakan, keputusan Mahkamah Partai bersifat final dan mengikat. Kalaupun tidak tercapai kesepakatan, pihaknya bisa membawa ke pengadilan negeri.
Romi mengaku siap memenuhi panggilan Mahkamah Partai untuk menyelesaikan persoalan yang melanda partai berbasis massa Islam ini.
Dia berharap Mahkamah Partai bisa bekerja secara objektif dalam memutuskan persoalan yang melanda PPP.
"Kami berharap majelis berpihak pada kebenaran yaitu konstitusi partai. Kenapa? karena konstitusi partai telah diberita negarakan, artinya dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM juga terikat dalam penyelesaian dan masalah-masalah yang terjadi di tubuh internal PPP," tutur Romi.
(dam)
