Ini Alasan Lulung Duduki Kantor DPP PPP
Selasa, 23 September 2014 - 15:53 WIB
Ini Alasan Lulung Duduki Kantor DPP PPP
A
A
A
DENPASAR - Pendudukan Kantor DPP PPP dilakukan karena ada ancaman pihak-pihak yang ingin menduduki kantor secara tidak sah. Karena itu, Ketua DPW PPP DKI Jakarta H Lulung Abraham Lunggana merasa perlu menjaga Kantor DPP PPP sesuai perintah Ketua Umum Suryadharma Ali.
Lulung menuturkan, dua hari sebelum mengerahkan anggotanya untuk menjaga Kantor DPP PPP, dia mendapat laporan ada pihak-pihak yang mengancam akan melakukan cara-cara kekerasan untuk menguasai Kantor DPP PPP.
"Dua hari sebelum saya ke DPP, ada ancaman agar dari seorang, orang-orang di situ disuruh keluar dan buka baju, kalau tidak akan dibuat berdarah-darah," tukas Lulung di sela konsolidasi SDA dengan pengurus DPW dan DPC se Bali, NTB dan NTT di Hotel Grand Bali Beach, Sanur, Denpasar, Senin 22 September 2014 malam.
Kepada orang yang hendak mengusir anak buahnya dari Kantor DPP PPP, Lulung mengingatkan agar jangan bersikap seperti itu. Sebab, sebagai partai Islam mestinya menggunakan cara-cara yang lebih bijak dan terhormat.
"Saya ditugaskan ketua umum yang punya legitimasi untuk menjaga kantor, bukan mendukuki," tepis anggota DPRD DKI Jakarta itu.
Kehadirannya semata ingin melindungi partai dari kesombongan orang-orang yang akan berbuat zalim terhadap partai. Kezaliman itu juga terlihat dari upaya elite PPP yang menggunakan segala macam cara untuk melengserkan SDA dari jabatan ketua umum.
Mereka kemudian menggunakan Pasal 10 AD/ART, ternyata tidak bisa dibuktikan. Demikian juga, menggunakan cara-cara lain untuk mendepak SDA.
"Beliau ini kan masih tersangka, ya harus dihormati asas praduga tak bersalah, kalau ketua umum diberhentikan oleh lewat rapat pengurus harian BPH, itu mencederai partai dan AD/ART," tegas dia.
Goyangan terhadap SDA dari kelompok yang berseberangan itu dinilai tak efektif. Mereka terus mencari pasal-pasal unutuk menjegal SDA yang ujung-ujungnya memakai pasal tidak sabar.
"Mereka ini pakai tidak sabar, pasal keburu-buru jadi pemimpin, keburu-buru jadi menteri dan pasal keburu-buru mau pindah koalisi," sindir Lulung.
Terkait laporan kubu Romi ke polisi atas pendudukan Kantor DPP PPP, Lulung mempersilakan saja sebab hal itu merupakan hak setiap warga negara.
Ditambahkannya, semua orang wajib tunduk pada hukum sehingga jika nantinya dia dipanggil memberikan ketetrangan dia siap datang ke polisi.
"Nanti kita lihat, siapa yang lapor, yang lapor sudah dipecat oleh SDA kok selaku ketua umum," sergahnya.
Lulung menuturkan, dua hari sebelum mengerahkan anggotanya untuk menjaga Kantor DPP PPP, dia mendapat laporan ada pihak-pihak yang mengancam akan melakukan cara-cara kekerasan untuk menguasai Kantor DPP PPP.
"Dua hari sebelum saya ke DPP, ada ancaman agar dari seorang, orang-orang di situ disuruh keluar dan buka baju, kalau tidak akan dibuat berdarah-darah," tukas Lulung di sela konsolidasi SDA dengan pengurus DPW dan DPC se Bali, NTB dan NTT di Hotel Grand Bali Beach, Sanur, Denpasar, Senin 22 September 2014 malam.
Kepada orang yang hendak mengusir anak buahnya dari Kantor DPP PPP, Lulung mengingatkan agar jangan bersikap seperti itu. Sebab, sebagai partai Islam mestinya menggunakan cara-cara yang lebih bijak dan terhormat.
"Saya ditugaskan ketua umum yang punya legitimasi untuk menjaga kantor, bukan mendukuki," tepis anggota DPRD DKI Jakarta itu.
Kehadirannya semata ingin melindungi partai dari kesombongan orang-orang yang akan berbuat zalim terhadap partai. Kezaliman itu juga terlihat dari upaya elite PPP yang menggunakan segala macam cara untuk melengserkan SDA dari jabatan ketua umum.
Mereka kemudian menggunakan Pasal 10 AD/ART, ternyata tidak bisa dibuktikan. Demikian juga, menggunakan cara-cara lain untuk mendepak SDA.
"Beliau ini kan masih tersangka, ya harus dihormati asas praduga tak bersalah, kalau ketua umum diberhentikan oleh lewat rapat pengurus harian BPH, itu mencederai partai dan AD/ART," tegas dia.
Goyangan terhadap SDA dari kelompok yang berseberangan itu dinilai tak efektif. Mereka terus mencari pasal-pasal unutuk menjegal SDA yang ujung-ujungnya memakai pasal tidak sabar.
"Mereka ini pakai tidak sabar, pasal keburu-buru jadi pemimpin, keburu-buru jadi menteri dan pasal keburu-buru mau pindah koalisi," sindir Lulung.
Terkait laporan kubu Romi ke polisi atas pendudukan Kantor DPP PPP, Lulung mempersilakan saja sebab hal itu merupakan hak setiap warga negara.
Ditambahkannya, semua orang wajib tunduk pada hukum sehingga jika nantinya dia dipanggil memberikan ketetrangan dia siap datang ke polisi.
"Nanti kita lihat, siapa yang lapor, yang lapor sudah dipecat oleh SDA kok selaku ketua umum," sergahnya.
(kri)
