Kabinet Jokowi-JK Dikhawatirkan Hasil Eksperimen
Sabtu, 20 September 2014 - 03:00 WIB
Kabinet Jokowi-JK Dikhawatirkan Hasil Eksperimen
A
A
A
JAKARTA - Belum dilantik menjadi presiden dan wakil presiden, Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) sudah menuai kritik.
Kritik itu terkait kebijakan Jokowi-JK yang memberikan alokasi menteri profesional dari kalangan partai politik.
Pengamat politik Universitas Nasional (Unas) Alfan Alfian menilai pernyataan Jokowi pada masa kampanye lalu tentang kabinet ramping, profesional, dan lepas dari pengaruh partai politik (parpol) tidak terwujud.
"Ketika kita baca nomenklatur ada kementerian yang digabung dan dipisah ini merupakan kabinet ekperimentatif kompromistik," kata Alfian dalam diskusi bertema Postur Kabinet Jokowi dan Efektivitas Pemerintahan Mendatang di Gedung DPD, Jakarta, Jumat 19 September 2014.
Alfan mengambil contoh rencana pemisahan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menjadi Kementerian Pendidikan Tinggi dan Riset serta Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
Kemudian pengubahan Kementerian Kependudukan, Kementerian Agraria. Alfan pun mempertanyakan efektivitas kementerian baru karena pembentukan, penggabungan dan pemisahan institusi memerlukan proses adaptasi.
Proses tersebut antara lain perpindahan pegawai, nomenklatur dan sebagainya.
"Proses adaptasi harus cepat. Kalau tidak, menimbulkan inefisiensi kinerja kabinet," katanya.
Kritik itu terkait kebijakan Jokowi-JK yang memberikan alokasi menteri profesional dari kalangan partai politik.
Pengamat politik Universitas Nasional (Unas) Alfan Alfian menilai pernyataan Jokowi pada masa kampanye lalu tentang kabinet ramping, profesional, dan lepas dari pengaruh partai politik (parpol) tidak terwujud.
"Ketika kita baca nomenklatur ada kementerian yang digabung dan dipisah ini merupakan kabinet ekperimentatif kompromistik," kata Alfian dalam diskusi bertema Postur Kabinet Jokowi dan Efektivitas Pemerintahan Mendatang di Gedung DPD, Jakarta, Jumat 19 September 2014.
Alfan mengambil contoh rencana pemisahan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menjadi Kementerian Pendidikan Tinggi dan Riset serta Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
Kemudian pengubahan Kementerian Kependudukan, Kementerian Agraria. Alfan pun mempertanyakan efektivitas kementerian baru karena pembentukan, penggabungan dan pemisahan institusi memerlukan proses adaptasi.
Proses tersebut antara lain perpindahan pegawai, nomenklatur dan sebagainya.
"Proses adaptasi harus cepat. Kalau tidak, menimbulkan inefisiensi kinerja kabinet," katanya.
(dam)
