Jaga Etika Politik, PAN Enggan Kritik Kabinet Jokowi

Selasa, 16 September 2014 - 15:23 WIB
Jaga Etika Politik,...
Jaga Etika Politik, PAN Enggan Kritik Kabinet Jokowi
A A A
JAKARTA - Partai Amanat Nasional (PAN) menilai tidak etis mengomentari postur Kabinet Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK).

Wakil Ketua Fraksi PAN di DPR Viva Yoga Mauladi mengatakan pihaknya tidak ingin ikut campur dan mengomentari kebijakan pasangan presiden dan wakil presiden terpilih.

"PAN tidak akan ikut campur karena itu kewenangan dan prerogratif pasangan presiden dan wakil presiden terpilih," kata Viva di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa (16/9/2014).

"Partai lain yang tidak mengusung Jokowi tidak punya otoritas dan saya tidak akan berkomentar untuk menjaga etika politik," tambah Viva.

Hingga saat ini, Viva mengaku antara PAN dan Jokowi tetap menjalin komunikasi dengan baik.

Komunikasi itu, kata dia, dalam rangka menyamakan visi dan misi untuk membangun bangsa.

"Meski berbeda pemikiran dan berbeda kebijakan, itu tidak boleh menghilangkan persahabatan dan visi membangun bangsa," kata dia.

Jokowi telah mengumumkan postur kabinet yang akan membantu jalannya pemerintahan ke depan.

Pada pemerintahan mendatang akan ada 34 kementerian dalam kabinet Jokowi-JK. Rinciannya, 18 kursi untuk profesional murni, sementara 16 lainnya diisi profesional dari partai politik.
(dam)
Berita Terkait
JK soal Kabinet Merah...
JK soal Kabinet Merah Putih: Nanti 6 Bulan Baru Kita Bisa Menilai
Reshuffle Kabinet, Presiden...
Reshuffle Kabinet, Presiden Lantik 2 Menteri 1 Kepala Lembaga
Jokowi Lantik Dua Menteri...
Jokowi Lantik Dua Menteri dan Tiga Wakil Menteri Kabinet Indonesia Maju
JK Sentil Wacana Kabinet...
JK Sentil Wacana Kabinet Prabowo Diisi 40 Menteri: Artinya Bukan Kabinet Kerja tapi Politis
Penilaian 6 Menteri...
Penilaian 6 Menteri Baru di Mata Jokowi
Reshuffle Kabinet, PKS...
Reshuffle Kabinet, PKS Sarankan Jokowi Libatkan KPK Pilih Calon Menteri
Berita Terkini
BNPB: Karhutla Landa...
BNPB: Karhutla Landa Tiga Daerah, Terparah di Banjarbaru Kalsel
Verifikasi Laporan Gratifikasi...
Verifikasi Laporan Gratifikasi Raja Juli Rampung, KPK: Kini Didalami di Tahap Penindakan
KDKMP Bakal Jadi Pusat...
KDKMP Bakal Jadi Pusat Ekonomi Desa, Mendes: 80% Penghasilan Dikembalikan ke Masyarakat
Tuntas Verifikasi Laporan...
Tuntas Verifikasi Laporan Gratifikasi Raja Juli, KPK: Hasil Hanya Disampaikan ke Pelapor
Kejagung Tunjuk 9 Eks...
Kejagung Tunjuk 9 Eks Jaksa KPK Tangani Kasus Febrie, Pakar: Harus Jawab Harapan Masyarakat
Wakili 11,7 Juta Suara...
Wakili 11,7 Juta Suara Rakyat, GKSR Minta Parpol Non-Parlemen Dilibatkan Bahas Revisi UU Pemilu
Infografis
5 Presiden Indonesia...
5 Presiden Indonesia yang Paling Sering Reshuffle Kabinet
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved