Rachmawati: Pemilukada Langsung Produk Liberal
Senin, 15 September 2014 - 22:03 WIB
Rachmawati: Pemilukada Langsung Produk Liberal
A
A
A
JAKARTA - Rachmawati Soekarnoputri angkat bicara terkait rencana disahkannya RUU Pemilukada oleh DPR. Ia menilai pemilukada langsung adalah produk liberal.
Rachmawati mengatakan dirinya lebih setuju pemilukada dikembalikan kepada DPRD. Pasalnya, pemilukada langsung memakan banyak biaya dan berpotensi memicu konflik horizontal di masyarakat.
"Kalau pemilukada dilakukan secara langsung itu adalah high cost, buang uang, konflik horizontal akan terjadi dan akan menyedot APBN," kata Rahmawati di kediamannya di kawasan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Senin (15/9/2014) malam.
Menurut Rachmawati, selama peraturan perundang-undangan yang dianut Indonesia liberal, maka produk kebijakan yang dihasilkan juga bersemangat liberal. "Termasuk pemilukada langsung itu liberal," kata dia.
Untuk itu, lanjut Rachmawati, bangsa ini harus kembali kepada UUD 1945 guna menepis wacana-wacana liberal yang tengah berkembang di masyarakat.
"Pemilukada itu pseudo. Kita harus kembali kepada UUD 1945 untuk menghindari ranah pragmatis. Dengan pemilukada kita juga terancam disintegrasi, karena sudah tidak ada pembicaraan tentang NKRI," pungkasnya.
Rachmawati mengatakan dirinya lebih setuju pemilukada dikembalikan kepada DPRD. Pasalnya, pemilukada langsung memakan banyak biaya dan berpotensi memicu konflik horizontal di masyarakat.
"Kalau pemilukada dilakukan secara langsung itu adalah high cost, buang uang, konflik horizontal akan terjadi dan akan menyedot APBN," kata Rahmawati di kediamannya di kawasan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Senin (15/9/2014) malam.
Menurut Rachmawati, selama peraturan perundang-undangan yang dianut Indonesia liberal, maka produk kebijakan yang dihasilkan juga bersemangat liberal. "Termasuk pemilukada langsung itu liberal," kata dia.
Untuk itu, lanjut Rachmawati, bangsa ini harus kembali kepada UUD 1945 guna menepis wacana-wacana liberal yang tengah berkembang di masyarakat.
"Pemilukada itu pseudo. Kita harus kembali kepada UUD 1945 untuk menghindari ranah pragmatis. Dengan pemilukada kita juga terancam disintegrasi, karena sudah tidak ada pembicaraan tentang NKRI," pungkasnya.
(kri)
