PDIP Tak Percaya Jokowi Pernah Tawari SBY Posisi
Senin, 15 September 2014 - 18:28 WIB
PDIP Tak Percaya Jokowi Pernah Tawari SBY Posisi
A
A
A
JAKARTA - PDIP tidak percaya Presiden tepilih Jokowi pernah menawari posisi kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Posisi itu akan diberikan kepada Partai Demokrat, jika SBY menaikkan harga BBM.
"Saya tidak percaya," kata Politikus PDIP Eva Kusuma Sundari melalui pesan singkat kepada Sindonews, Senin (15/9/2014).
Anggota Komisi III DPR ini mengatakan, Jokowi bukan tipe orang yang transaksional. Menurutnya, pemerintah memilih menaikkan harga tarif dasar listrik (TDL) karena risiko politiknya lebih kecil.
"Presiden sejak awal, tanpa konsultasi Jokowi milih menaikkan TDL karena menghindari kenaikan BBM karena risiko politik yang lebih besar," tukasnya.
Seperti diketahui, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menegaskan tidak ada kesepakatan politik dengan Presiden terpilih Joko Widodo mengenai polemik kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).
SBY tidak bersedia menaikkan harga BBM demi menyelamatkan kelompoknya untuk mendapatkan posisi di pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla ke depan.
"Untuk urusan negara, rakyat, masa kita dagang sapi. Saya tahu politik itu kompromi, take and give, politik itu juga konsensus, tetapi tidak dengan seperti itu menawari Demokrat, eh kalau SBY mau menaikkan harga BBM nanti saya kasih jabatan A,B,C,D, itu memalukan," ujar SBY dalam pernyataannya yang diunggah ke Youtube pada Minggu, 14 September 2014.
Menurutnya, proses penentuan kebijakan strategis perlu pertimbangan matang dan rasional. Bahkan dikatakan oleh Ketua Umum Partai Demokrat ini, pihaknya tidak tergiur dengan iming-iming kekuasaan di pemerintahan.
"Urusan naikkan harga BBM, bayangkan kalau dibarter atau diganti dengan iming-iming jabatan, itu juga memalukan. Tidak pernah saya bisa diajak dagang sapi seperti itu. Saya juga punya kehormatan, pikiran yang jernih dan yang penting tidak boleh sama sekali untuk urusan yang maha penting diminta deal, tawar-menawar," tukasnya.
"Saya tidak percaya," kata Politikus PDIP Eva Kusuma Sundari melalui pesan singkat kepada Sindonews, Senin (15/9/2014).
Anggota Komisi III DPR ini mengatakan, Jokowi bukan tipe orang yang transaksional. Menurutnya, pemerintah memilih menaikkan harga tarif dasar listrik (TDL) karena risiko politiknya lebih kecil.
"Presiden sejak awal, tanpa konsultasi Jokowi milih menaikkan TDL karena menghindari kenaikan BBM karena risiko politik yang lebih besar," tukasnya.
Seperti diketahui, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menegaskan tidak ada kesepakatan politik dengan Presiden terpilih Joko Widodo mengenai polemik kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).
SBY tidak bersedia menaikkan harga BBM demi menyelamatkan kelompoknya untuk mendapatkan posisi di pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla ke depan.
"Untuk urusan negara, rakyat, masa kita dagang sapi. Saya tahu politik itu kompromi, take and give, politik itu juga konsensus, tetapi tidak dengan seperti itu menawari Demokrat, eh kalau SBY mau menaikkan harga BBM nanti saya kasih jabatan A,B,C,D, itu memalukan," ujar SBY dalam pernyataannya yang diunggah ke Youtube pada Minggu, 14 September 2014.
Menurutnya, proses penentuan kebijakan strategis perlu pertimbangan matang dan rasional. Bahkan dikatakan oleh Ketua Umum Partai Demokrat ini, pihaknya tidak tergiur dengan iming-iming kekuasaan di pemerintahan.
"Urusan naikkan harga BBM, bayangkan kalau dibarter atau diganti dengan iming-iming jabatan, itu juga memalukan. Tidak pernah saya bisa diajak dagang sapi seperti itu. Saya juga punya kehormatan, pikiran yang jernih dan yang penting tidak boleh sama sekali untuk urusan yang maha penting diminta deal, tawar-menawar," tukasnya.
(kri)
