SBY Tolak Kebijakan BBM Dibarter Kekuasaan Era Jokowi
Senin, 15 September 2014 - 13:55 WIB
SBY Tolak Kebijakan BBM Dibarter Kekuasaan Era Jokowi
A
A
A
JAKARTA - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menegaskan tidak ada kesepakatan politik dengan presiden terpilih Joko Widodo mengenai polemik kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).
SBY tidak bersedia menaikan harga BBM demi menyelamatkan kelompoknya untuk mendapatkan posisi di Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla ke depan.
"Untuk urusan negara, rakyat, masa kita dagang sapi. Saya tahu politik itu kompromi, take and give, politik itu juga konsensus, tetapi tidak dengan seperti itu menawari Demokrat, eh kalau SBY mau menaikkan harga BBM nanti saya kasih jabatan A,B,C,D, itu memalukan," ujar SBY dalam pernyataannya yang diunggah ke youtube pada Minggu malam, 14 September 2014.
Menurutnya, proses penentuan kebijakan strategis perlu pertimbangan matang dan rasional. Bahkan dikatakan oleh Ketua Umum Partai Demokrat ini, pihaknya tidak tergiur dengan iming-iming kekuasaan di pemerintahan.
"Urusan naikkan harga BBM, bayangkan kalau dibarter atau diganti dengan iming-iming jabatan, itu juga memalukan. Tidak pernah saya bisa diajak dagang sapi seperti itu. Saya juga punya kehormatan, pikiran yang jernih dan yang penting tidak boleh sama sekali untuk urusan yang maha penting diminta deal, tawar-menawar," tukasnya.
Isu kesepakatan politik antara SBY dengan presiden terpilih yang biasa disapa Jokowi itu muncul setelah adanya pertemuan di Bali beberapa waktu lalu. Isu itu muncul pihak SBY akan diberi posisi menteri jika SBY bersedia menaikan harga BBM di akhir masa jabatannya.
SBY tidak bersedia menaikan harga BBM demi menyelamatkan kelompoknya untuk mendapatkan posisi di Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla ke depan.
"Untuk urusan negara, rakyat, masa kita dagang sapi. Saya tahu politik itu kompromi, take and give, politik itu juga konsensus, tetapi tidak dengan seperti itu menawari Demokrat, eh kalau SBY mau menaikkan harga BBM nanti saya kasih jabatan A,B,C,D, itu memalukan," ujar SBY dalam pernyataannya yang diunggah ke youtube pada Minggu malam, 14 September 2014.
Menurutnya, proses penentuan kebijakan strategis perlu pertimbangan matang dan rasional. Bahkan dikatakan oleh Ketua Umum Partai Demokrat ini, pihaknya tidak tergiur dengan iming-iming kekuasaan di pemerintahan.
"Urusan naikkan harga BBM, bayangkan kalau dibarter atau diganti dengan iming-iming jabatan, itu juga memalukan. Tidak pernah saya bisa diajak dagang sapi seperti itu. Saya juga punya kehormatan, pikiran yang jernih dan yang penting tidak boleh sama sekali untuk urusan yang maha penting diminta deal, tawar-menawar," tukasnya.
Isu kesepakatan politik antara SBY dengan presiden terpilih yang biasa disapa Jokowi itu muncul setelah adanya pertemuan di Bali beberapa waktu lalu. Isu itu muncul pihak SBY akan diberi posisi menteri jika SBY bersedia menaikan harga BBM di akhir masa jabatannya.
(kur)
