SDA Nilai Rapimnas Kubu Romi Ilegal
Senin, 15 September 2014 - 07:29 WIB
SDA Nilai Rapimnas Kubu Romi Ilegal
A
A
A
YOGYAKARTA - Suryadharma Ali (SDA) nilai Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) III PPP yang digelar 14 sampai 15 September 2014 ilegal.
Karena itu, ia sengaja melakukan konsolidasi secara maraton ke daerah- daerah, untuk menjelaskan fenomena yang terjadi di tingkat elite PPP.
“Rapimnas itu harus digelar oleh ketua umum," kata SDA usai menghadiri pertemuan dengan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PPP DIY di hotel Grand Quality, Minggu 14 September 2014.
"Tidak bisa dilakukan oleh wakil ketua umum. Padahal PPP mempunyai empat wakil ketua umum, kalau nanti juga ada empat rapimnas, organisasi apa itu?” imbuhnya.
Dia menambahkan, konsolidasi dengan DPW untuk menjelaskan penyelenggaraan Muktamar PPP yang dilaksanakan selaras dengan AD/ART. Menurutnya, muktamar biasanya dilaksanakan paling lambat setahun setelah pemerintahan baru terbentuk.
“Rencananya muktamar akan digelar 22 Oktober besok,” tambahnya.
Ketua DPW PPP DIY Syukri Fadholi berharap, seluruh pihak terutama pimpinan pusat bisa segera islah untuk menjaga martabat dan harga diri PPP sebagai partai politik Islam.
"Partai Islam mengedepankan kebersamaan dan ukhuwah. Mudah-mudahan bias segera islah," harapnya.
Seperti diketahui, setelah memecat SDA, pengurus DPP PPP menggelar Rapimnas. Sekretaris Jenderal (Sekjen) PPP Romahurmuzy (Romi) mengatakan, Rapimnas III pada 14 sampai 15 September 2014 itu dibuka oleh Pelaksana tugas (Plt) Ketua Umum DPP PPP Emron Pangkapi.
Karena itu, ia sengaja melakukan konsolidasi secara maraton ke daerah- daerah, untuk menjelaskan fenomena yang terjadi di tingkat elite PPP.
“Rapimnas itu harus digelar oleh ketua umum," kata SDA usai menghadiri pertemuan dengan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PPP DIY di hotel Grand Quality, Minggu 14 September 2014.
"Tidak bisa dilakukan oleh wakil ketua umum. Padahal PPP mempunyai empat wakil ketua umum, kalau nanti juga ada empat rapimnas, organisasi apa itu?” imbuhnya.
Dia menambahkan, konsolidasi dengan DPW untuk menjelaskan penyelenggaraan Muktamar PPP yang dilaksanakan selaras dengan AD/ART. Menurutnya, muktamar biasanya dilaksanakan paling lambat setahun setelah pemerintahan baru terbentuk.
“Rencananya muktamar akan digelar 22 Oktober besok,” tambahnya.
Ketua DPW PPP DIY Syukri Fadholi berharap, seluruh pihak terutama pimpinan pusat bisa segera islah untuk menjaga martabat dan harga diri PPP sebagai partai politik Islam.
"Partai Islam mengedepankan kebersamaan dan ukhuwah. Mudah-mudahan bias segera islah," harapnya.
Seperti diketahui, setelah memecat SDA, pengurus DPP PPP menggelar Rapimnas. Sekretaris Jenderal (Sekjen) PPP Romahurmuzy (Romi) mengatakan, Rapimnas III pada 14 sampai 15 September 2014 itu dibuka oleh Pelaksana tugas (Plt) Ketua Umum DPP PPP Emron Pangkapi.
(maf)
