Pendaftaran CPNS 2014 di 39 Instansi Ini Ditutup
Jum'at, 12 September 2014 - 17:12 WIB
Pendaftaran CPNS 2014 di 39 Instansi Ini Ditutup
A
A
A
JAKARTA - Sebanyak 39 instansi kementerian atau lembaga dan instansi daerah, telah menutup pendaftaran seleksi CPNS 2014.
Hal itu dikatakan Kepala Biro Hukum Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), Herman Suryatman.
Herman menegaskan, saat ini masih banyak instansi yang masih buka pendaftaran, dan tidak perlu khawatir pada batas akhir pendaftaran.
Hal itu karena Kemenpan RB telah membuat surat edaran dengan Nomor B/3223/M.PAN.RB/09/2014 terkait jadwal pendaftaran CPNS 2014 yang mengalami revisi.
Dalam surat edaran tersebut, batas waktu pendaftaran seleksi CPNS 2014 selama 14 hari, terhitung sejak tanggal pengumuman pendaftaran di portal nasional dibuka.
"Tolong diingat ya ini penting, contohnya kalau tanggal 24 dibuka, batas akhirnya tanggal 7. Jadi masyarakat tidak usah galau. Yang membuat galau itu seolah-olah tanggal 7 berakhir," ujar Herman di Gedung Kemenpan RB, Jakarta, Jumat (12/9/2014).
Berikut 39 instansi kementerian atau lembaga dan instansi daerah yang telah tutup pendaftaran. Kementerian Koordinator Bidang Polhukam, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian BUMN, Kementerian Perumahan Rakyat.
Kementerian Keuangan, Kementerian Sosial, Kementerian Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perdagangan, Kementerian Sekretariat Negara, Kejaksaan Agung.
Badan intelijen Negara, Sekretariat Jenderal MPR, Mahkamah Agung RI, Badan Pemeriksa Keuangan, Lembaga Sandi Negara, Badan Kepegawaian Negara, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Kementerian PPN/Bappenas, Badan Informasi Geospasial, Badan Kependudukan dan KB Nasional, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
Badan Pertahanan Nasional, Badan Standarisasi Nasional, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, Sekretariat Kabinet, Badan Narkotika Nasional, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Setjen Dewan Perwakilan Daerah, Badan Nasional Penempatan Perlindungan TKI, Badan Koordinasi Keamanan Laut RI.
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, Badan SAR Nasional, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Ombudsman RI, Pemerintah Kab. Musi Rawas, dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.
Hal itu dikatakan Kepala Biro Hukum Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), Herman Suryatman.
Herman menegaskan, saat ini masih banyak instansi yang masih buka pendaftaran, dan tidak perlu khawatir pada batas akhir pendaftaran.
Hal itu karena Kemenpan RB telah membuat surat edaran dengan Nomor B/3223/M.PAN.RB/09/2014 terkait jadwal pendaftaran CPNS 2014 yang mengalami revisi.
Dalam surat edaran tersebut, batas waktu pendaftaran seleksi CPNS 2014 selama 14 hari, terhitung sejak tanggal pengumuman pendaftaran di portal nasional dibuka.
"Tolong diingat ya ini penting, contohnya kalau tanggal 24 dibuka, batas akhirnya tanggal 7. Jadi masyarakat tidak usah galau. Yang membuat galau itu seolah-olah tanggal 7 berakhir," ujar Herman di Gedung Kemenpan RB, Jakarta, Jumat (12/9/2014).
Berikut 39 instansi kementerian atau lembaga dan instansi daerah yang telah tutup pendaftaran. Kementerian Koordinator Bidang Polhukam, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian BUMN, Kementerian Perumahan Rakyat.
Kementerian Keuangan, Kementerian Sosial, Kementerian Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perdagangan, Kementerian Sekretariat Negara, Kejaksaan Agung.
Badan intelijen Negara, Sekretariat Jenderal MPR, Mahkamah Agung RI, Badan Pemeriksa Keuangan, Lembaga Sandi Negara, Badan Kepegawaian Negara, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Kementerian PPN/Bappenas, Badan Informasi Geospasial, Badan Kependudukan dan KB Nasional, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
Badan Pertahanan Nasional, Badan Standarisasi Nasional, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, Sekretariat Kabinet, Badan Narkotika Nasional, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Setjen Dewan Perwakilan Daerah, Badan Nasional Penempatan Perlindungan TKI, Badan Koordinasi Keamanan Laut RI.
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, Badan SAR Nasional, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Ombudsman RI, Pemerintah Kab. Musi Rawas, dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.
(maf)
