Tujuh Kebijakan SBY Muluskan Transisi Pemerintahan

JAKARTA - Menjelang akhir masa jabatannya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengeluarkan tujuh kebijakan.

Tujuh kebijakan itu bertujuan untuk memuluskan proses transisi pemerintahan. "Penjelasan ini saya maksudkan (agar) proses transisi tetap berjalan dengan baik, dan pemerintahan yang saya pimpin juga bisa memberikan kontribusinya bagi kesiapan presiden terpilih," tutur Presiden SBY di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Kamis (11/9/2014).

Pertama, pemerintah akan membantu tim presiden terpilih Joko Widodo dalam mempersiapkan pemerintahan mendatang. Menurut dia, hal itu akan dilakukan dengan tata tertib dan mekanisme telah disepakati.

"Saya berharap keseluruhan komunikasi dan konsultasi ini berjalan dengan baik. Saya juga berharap hasil dari pertemuan konsultasi dijelaskan pada publik sejelas-jelasnya,"
tuturnya.

Kedua, pemerintahan sekarang tidak melakukan penggantian pejabat-pejabat utama seperti pejabat eselon I kementerian, lembaga, sekjen, dirjen, irjen, pejabat teras di TNI dan Polri.

"Kecuali yang harus pensiun. Presiden baru nanti yang akan memutuskan penggantian pejabat itu karena beliau yang akan gunakan pejabat-pejabat itu," tutur SBY.

Ketiga, pemerintah tidak melakukan peggantian pimpinan-pimpinan BUMN.

Menurut dia, presiden baru nanti akan menetapkan pejabat BUMN yang perlu ditugaskan, seandainya mengganti pejabat lama.

"Ada proses RUPS, ada fit and proper test yang selama ini dilaksanakan meneg BUMN," tutur SBY.

Keempat, presiden dan wakil presiden terpilih diberikan ruang untuk menentukan pembantunya dalam menjalankan roda pemerintahan. Dalam hal ini di antaranya ketua sekretariat presiden, ajudan presiden dan wakil presiden beserta istri.

"Meski ada aturannya, syaratnya dari AL, AD, AU dan kepolisian. Saya persilakan Pak Jokowi, Bapaklah yang memilih," tutur SBY.

Kelima, menginstruksikan untuk mempersiapkan kegiatan internasional presiden terpilih.
Dia mengatakan, tugas pemerintah sekarang memrsiapkan bahan-bahan yang diperlukan oleh presiden mendatang.

Keenam, presiden SBY sudah komunikasi dengan Menteri Sekretaris Negara untuk menghentikan proses pengadaan mobil dinas era pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla.

"Saya persilakan presiden baru dan pemerintahannya untuk proses sendiri pengadaannya," kata dia.

Ketujuh, Presiden SBY menginstruksikan para pembantunya segera mengosongkan rumah dinas dan mengembalikan semua fasilitas yang didapat dari negara selama menjabat.

"Termasuk saya dan wapres, agar semua fasilitas yang digunakan oleh pejabat pemerintahan depat dikembalikan pada saat yang tepat dengan administrasi dan serah terima yang baik," tutur SBY.