Positif & Negatif Pemilukada Langsung atau Lewat DPRD
Selasa, 09 September 2014 - 07:31 WIB
Positif & Negatif Pemilukada Langsung atau Lewat DPRD
A
A
A
JAKARTA - Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) langsung atau melalui DPRD, dinilai punya sisi positif dan negatifnya.
Ketua Panja RUU Pemilukada Abdul Hakam Naja mengatakan, masing-masing punya sudut pandang ada yang menyatakan kemunduran dan ada yang mengatakan itu perbaikan.
Menurutnya semua bergantung dari sudut pandangnya, kalau sudut pandangnya menyatakan setuju lewat DPRD akan menyatakan ini perbaikan.
Kalau yang setuju dengan pemilukada langsung, akan mengatakan ini suatu kemunduran, karena kembali lagi ke zaman orde baru.
"Itu tadi masing-masing ada titik lemah dan kelebihannya. Tapi makannya prosesnya terbuka dan masyarakat juga tahu dan bisa kasih masukan," kata Abdul Hakam di Senayan, Jakarta, Senin 8 September 2014.
Terkait dengan ketakutan kepala daerah akan menjadi mesin ATM bagi anggota DPRD, Hakam menjelaskan, selama ini KPK memproses orang-orang produk pemilukada langsung.
Nantinya, KPK akan terlibat untuk mengawasi proses pemilihannya di DPRD. Sehingga potensi-potensi semacam itu akan diminimalisir.
"Tapi yang ini konsepnya kalau lewat DPRD akan melibatkan KPK," tegasnya.
Politikus PAN itu mengungkapkan, partainya secara resmi mendukung pemilukada lewat DPRD. Namun pihaknya akan menanyakan kembali kepada semua fraksi atas sikap terbaru terhadap RUU Pemilukada.
"Besok saya akan tanyakan semua fraksi termasuk dengan PAN," tandasnya.
Ketua Panja RUU Pemilukada Abdul Hakam Naja mengatakan, masing-masing punya sudut pandang ada yang menyatakan kemunduran dan ada yang mengatakan itu perbaikan.
Menurutnya semua bergantung dari sudut pandangnya, kalau sudut pandangnya menyatakan setuju lewat DPRD akan menyatakan ini perbaikan.
Kalau yang setuju dengan pemilukada langsung, akan mengatakan ini suatu kemunduran, karena kembali lagi ke zaman orde baru.
"Itu tadi masing-masing ada titik lemah dan kelebihannya. Tapi makannya prosesnya terbuka dan masyarakat juga tahu dan bisa kasih masukan," kata Abdul Hakam di Senayan, Jakarta, Senin 8 September 2014.
Terkait dengan ketakutan kepala daerah akan menjadi mesin ATM bagi anggota DPRD, Hakam menjelaskan, selama ini KPK memproses orang-orang produk pemilukada langsung.
Nantinya, KPK akan terlibat untuk mengawasi proses pemilihannya di DPRD. Sehingga potensi-potensi semacam itu akan diminimalisir.
"Tapi yang ini konsepnya kalau lewat DPRD akan melibatkan KPK," tegasnya.
Politikus PAN itu mengungkapkan, partainya secara resmi mendukung pemilukada lewat DPRD. Namun pihaknya akan menanyakan kembali kepada semua fraksi atas sikap terbaru terhadap RUU Pemilukada.
"Besok saya akan tanyakan semua fraksi termasuk dengan PAN," tandasnya.
(maf)
