Reformasi Birokrasi Tantangan Jokowi
Jum'at, 05 September 2014 - 18:34 WIB
Reformasi Birokrasi Tantangan Jokowi
A
A
A
JAKARTA - Pemerintahan Jokowi menghadapi sejumlah tantangan dalam mengimplementasikan reformasi birokrasi. Hal itu hanya mungkin dijalankan jika presiden terpilih mendapat informasi yang memadai tentang masalah kunci reformasi birokrasi.
Ketua Tim Independen Reformasi Birokrasi Erry Riyana Hardjapamekas mengatakan, Jokowi juga perlu mendapatkan informasi mengenai praktik-praktik positif yang sudah berkembang secara sporadis di banyak lembaga dan daerah.
"Serta usulan-usulan perbaikan kebijakan kunci yang masih perlu dikembangkan di masa depan," ujar Erry Riyana di Kedai Tjikini, Jalan Cikini Raya, Jakarta, Jumat (5/9/2014).
Menurut mantan Komsioner KPK ini, melalui reformasi birokrasi ini diharapkan bisa mengidentifikasi pokok-pokok masalah, hambatan, dan tantangan reformasi.
"Terutama yang berkaitan dengan penataan kelembagaan pemerintahan yang efektif dan efesien, mewujudkan pelayanan prima, dan menggalang partisipasi publik," jelasnya.
Erry mengharapkan, dapat terjadi saling tukar pengalaman tentang praktik-praktik positif reformasi birokrasi di tingkat pusat maupun daerah sebagai bahan pembelajaran.
"Kegiatan ini akan menjadi forum bagi pelaku reformasi birokrasi baik pemerintah, masyarakat, maupun dunia usaha untuk mengusulkan perbaikan-perbaikan kongkret kebijakan reformasi birokrasi kepada pemerintah baru," pungkasnya.
Ketua Tim Independen Reformasi Birokrasi Erry Riyana Hardjapamekas mengatakan, Jokowi juga perlu mendapatkan informasi mengenai praktik-praktik positif yang sudah berkembang secara sporadis di banyak lembaga dan daerah.
"Serta usulan-usulan perbaikan kebijakan kunci yang masih perlu dikembangkan di masa depan," ujar Erry Riyana di Kedai Tjikini, Jalan Cikini Raya, Jakarta, Jumat (5/9/2014).
Menurut mantan Komsioner KPK ini, melalui reformasi birokrasi ini diharapkan bisa mengidentifikasi pokok-pokok masalah, hambatan, dan tantangan reformasi.
"Terutama yang berkaitan dengan penataan kelembagaan pemerintahan yang efektif dan efesien, mewujudkan pelayanan prima, dan menggalang partisipasi publik," jelasnya.
Erry mengharapkan, dapat terjadi saling tukar pengalaman tentang praktik-praktik positif reformasi birokrasi di tingkat pusat maupun daerah sebagai bahan pembelajaran.
"Kegiatan ini akan menjadi forum bagi pelaku reformasi birokrasi baik pemerintah, masyarakat, maupun dunia usaha untuk mengusulkan perbaikan-perbaikan kongkret kebijakan reformasi birokrasi kepada pemerintah baru," pungkasnya.
(kri)
