DPD Jadi Penyeimbang Jokowi-JK
Kamis, 04 September 2014 - 02:35 WIB
DPD Jadi Penyeimbang Jokowi-JK
A
A
A
JAKARTA - Dewan Perwakilan Daerah (DPD) bertekad menjadi kekuatan penyeimbang pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK)
Anggota DPD terpilih 2014-2019, Nono Sampono mengatakan, DPD akan senantiasa berpihak kepada kepentingan negara, rakyat, dan daerah.
"DPD akan ada di situ, atau DPD itu bisa dikatakan juga sebagai penyeimbang dalam parlemen ini," kata Nono dalam diskusi DPD yang bertajuk "Posisi DPD RI terhadap Pemerintahan Jokowi-JK" di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu 9 September 2014.
Nono menjelaskan, kehadiran DPD saat ini sangat diperlukan untuk membangun daerah dan kewilayahan Indonesia.
Dia mengharapkan DPD akan memberikan peran yang penting di pemerintahan, dan dinamika perpolitikan di parlemen.
"DPD akan mendukung dan memainkan peran sebagai penyeimbang disesuaikan kewenangannaya secara kelembagaan," tutur Nono.
Anggota DPD terpilih, Bambang Sadono mengingatkan pemerintah mendatang untuk selalu memerhatikan kesejahteraan masyarakat di daerah.
Dia menilai selama ini pemerintah kurang responsif dalam menanggulangi persoalan di daerah.
Dia mencontohkan kasus krisis air di Jawa Tengah. "Kejadian di Jawa Tengah yang kekurangan air yang sudah berlangsung bertahun-tahun, dan tak tersentuh oleh pihak pemerintah pusat," tutur Bambang.
Anggota DPD terpilih 2014-2019, Nono Sampono mengatakan, DPD akan senantiasa berpihak kepada kepentingan negara, rakyat, dan daerah.
"DPD akan ada di situ, atau DPD itu bisa dikatakan juga sebagai penyeimbang dalam parlemen ini," kata Nono dalam diskusi DPD yang bertajuk "Posisi DPD RI terhadap Pemerintahan Jokowi-JK" di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu 9 September 2014.
Nono menjelaskan, kehadiran DPD saat ini sangat diperlukan untuk membangun daerah dan kewilayahan Indonesia.
Dia mengharapkan DPD akan memberikan peran yang penting di pemerintahan, dan dinamika perpolitikan di parlemen.
"DPD akan mendukung dan memainkan peran sebagai penyeimbang disesuaikan kewenangannaya secara kelembagaan," tutur Nono.
Anggota DPD terpilih, Bambang Sadono mengingatkan pemerintah mendatang untuk selalu memerhatikan kesejahteraan masyarakat di daerah.
Dia menilai selama ini pemerintah kurang responsif dalam menanggulangi persoalan di daerah.
Dia mencontohkan kasus krisis air di Jawa Tengah. "Kejadian di Jawa Tengah yang kekurangan air yang sudah berlangsung bertahun-tahun, dan tak tersentuh oleh pihak pemerintah pusat," tutur Bambang.
(dam)
