Senior Sarankan SDA Mundur
Selasa, 02 September 2014 - 20:36 WIB
Senior Sarankan SDA Mundur
A
A
A
JAKARTA - Ketua Umum DPP PPP Suryadharma Ali pernah disarankan mundur oleh sejumlah politikus senior partai tersebut.
Saran itu menyikapi status Suryadharma Ali (SDA) yang telah menjadi tersangka kasus dugaan korupsi dana haji 2012-2013.
"Sudah beberapa senior sampaikan ke SDA saran tersebut. Tapi sampai sekarang ya berpulang ke Pak SDA, kan sikap beliau belum mau," tutur Sekretaris Jenderal DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) M Romahurmuziy di kediaman Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Puri Cikeas, Bogor, Selasa (2/9/2014).
Romahumrmuziy mengakui seorang kader PPP yang berstatus tersangka tidak diwajibkan mundur dari jabatannya.
Hal itu, kata dia, didasarkan atas
ketentuan pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partainya yang mengedepankan azas praduga tak bersalah.
"Ketika para senior kumpul mereka minta SDA mundur itu lebih berbasis etika. Bukan soal menghakimi, tapi etika mereka pandang tidak sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung di AD/ART," tutur Romahurmuziy.
Dia mengatakan, SDA bisa mundur tanpa melalui muktamar. "Pergantian ketua umum hanya di muktamar betul, tapi berhentinya ketua umum tidak harus muktamar," tuturnya.
-Rico Afrido Simanjuntak
Saran itu menyikapi status Suryadharma Ali (SDA) yang telah menjadi tersangka kasus dugaan korupsi dana haji 2012-2013.
"Sudah beberapa senior sampaikan ke SDA saran tersebut. Tapi sampai sekarang ya berpulang ke Pak SDA, kan sikap beliau belum mau," tutur Sekretaris Jenderal DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) M Romahurmuziy di kediaman Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Puri Cikeas, Bogor, Selasa (2/9/2014).
Romahumrmuziy mengakui seorang kader PPP yang berstatus tersangka tidak diwajibkan mundur dari jabatannya.
Hal itu, kata dia, didasarkan atas
ketentuan pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partainya yang mengedepankan azas praduga tak bersalah.
"Ketika para senior kumpul mereka minta SDA mundur itu lebih berbasis etika. Bukan soal menghakimi, tapi etika mereka pandang tidak sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung di AD/ART," tutur Romahurmuziy.
Dia mengatakan, SDA bisa mundur tanpa melalui muktamar. "Pergantian ketua umum hanya di muktamar betul, tapi berhentinya ketua umum tidak harus muktamar," tuturnya.
-Rico Afrido Simanjuntak
(dam)
