Polri Bantah Pengawasan di Internal Lemah

JAKARTA - Polri membantah tudingan Kompolnas, bahwa Polri lemah dalam pengawasan terhadap oknum polisi yang bermasalah.

Hal itu dikatakan Kepala Divisi Humas Mabes Polri Irjen Pol Ronny F Sompi, terkait pernyataan Kompolnas yang menganggap kasus penangkapan dua anggota Polri di Malaysia karena lemahnya pengawasan.

Menurut Ronny, salah satu perwira menengah yang tertangkap di Kuching, Malaysia, AKBP Idha Endri Prastiono sudah dinonjobkan. Seorang perwira dengan tidak diberikan jabatan saja, kata Ronny, itu sudah hukuman berat.

"Ditegur saja dia sudah tidak enak perasaannya. Artinya pemberian hukuman harus disesuaikan dengan pelanggaran," kata Ronny saat dihubungi Sindonews, Selasa (2/9/2014).

Jenderal polisi bintang dua itu memaparkan, ada sidang hukuman disiplin maupun sidang kode etik profesi terhadap AKBP Idha sebelum kasus ini. Namun yang bersangkutan belum pernah terlibat pidana.

"Jika dia jelas berbuat pidana, maka akan digunakan sebagai dasar dalam sidang kode etik profesi, untuk memberhentikan secara tidak hormat," ucap Ronny.

"Jika nanti ada pidana dalam putusan PDRM (Polisi Diraja Malaysia), itu bisa jadi rujukan. Kalau dikatakan pengawasan internal kurang, itu yang sedang kita perbaiki," imbuhnya.

Ronny menjelaskan, pengawasan terhadap anggota di fungsi narkoba sudah dilakukan dan sangat melekat dengan jabatan. Ia mencontohkan, seorang diserse narkoba misalnya, akan mengawasi kasubidnya, kepala unit, hingga penyidiknya.

Jika masih terdapat kekurangan, dalam konteks kasus ini, kata Ronny, AKBP Idha bukanlah anggota divisi narkoba, tapi mantan.

"Jadi beda dengan kalau memang anggota. Persoalannya, mafia ini memengaruhi institusi penegak hukum. Itu tidak hanya polisi," tuturnya.

"Kalau kita lihat ke belakang ada beberapa anggota di instasi lain, yang lemah secara moral, ditangkap. Perlu dievaluasi kembali keberadaan anggota Polri dalam tugas apapun, dia berada di tempat tertentu yang rentan terhadap narkoba," pungkasnya.