Jokowi Diminta Perkuat Peran Pengawasan Kompolnas
Jokowi Diminta Perkuat Peran Pengawasan Kompolnas
A
A
A
JAKARTA - Perseteruan antara Polri dengan Komisioner Kompolnas Adrianus Meliala diharapkan bisa jadi pelajaran ke depan. Sebelumnya, pernyataan Adrianus soal Reskrim ATM Polri membuat korps bhayangkara marah besar.
Ketua Pusat Studi Politik dan Keamanan Universitas Padjadjaran Bandung, Muradi mengatakan, berkaca dari masalah tersebut, akan lebih baiknya kewenangan Kompolnas diperluas dan diperkuat ke depannya.
"Dengan terlebih dahulu memandirikan Kompolnas dari ketergantungan kepada Polri baik fasilitas maupun penganggaran," ujarnya melalui pesan singkat kepada Sindonews, Minggu 31 Agustus 2014.
Menurutnya, dengan cara itu pula harus diikuti pola rekruitmen yang lebih transparan agar menghasilkan komisioner Kompolnas yang mumpuni dan berintegritas. Momentum pembenahan lembaga pengawasan tersebut dinilainya terbuka lebar pada pemerintahan baru Jokowi-JK tersebut bila mengacu visi dan misinya pada saat pilpres lalu.
"Yang mana Jokowi berkomitmen untuk memandirikan dan mengefektifkan lembaga pengawasan Polri, yang salah satunya adalah Kompolnas. Sehingga akan terbangun check and balance dan mendorong pengupayaan agar Polri profesional dan mandiri," pungkasnya.
Dengan begitu, tambahnya, permasalahan yang menimpa Adrianus tersebut tidak lagi terjadi, dan idiom bahwa Kompolnas hanya menjadi lembaga pendukung buta Polri dapat secara efektif diminimalisir.
Sebelumnya, Komisioner Kompolnas Adrianus Meliala diperkarakan oleh Polri, lantaran pernyataan Adrianus yang menuding bahwa Reskrim Polri sebagai ATM bagi Polri. Hal itu menyusul penangkapan kasus AKBP MB dan AKP DS yang diduga menerima suap dari bandar judi di Jawa Barat.
AKBP MB diduga menerima suap Rp5 miliar, sedangkan AKP DS diduga menerima suap Rp370 juta. Namun, Adrianus berkilah wawancara yang disiarkan oleh salah satu stasiun televisi swasta nasional itu tidak utuh.
"Dari segi isi wawancara, ini enggak utuh ditayangkan. Padahal, dalam wawancara itu saya berikan pujian kepada Polri. Saya juga concern kepada beberapa hal, tapi yang diambil cuma (pembahasan) ATM Polri," kata Adrianus di Bareskrim Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan, Selasa 26 Agustus 2014.
Adrianus mengatakan, dalam wawancara itu dirinya sudah berbicara sesuai dengan kapasitasnya sebagai Komisioner Kompolnas. Sebagai komisioner lembaga pengawas kinerja kepolisian, dia merasa wajar bila ada kritik yang dilontarkan.
Ketua Pusat Studi Politik dan Keamanan Universitas Padjadjaran Bandung, Muradi mengatakan, berkaca dari masalah tersebut, akan lebih baiknya kewenangan Kompolnas diperluas dan diperkuat ke depannya.
"Dengan terlebih dahulu memandirikan Kompolnas dari ketergantungan kepada Polri baik fasilitas maupun penganggaran," ujarnya melalui pesan singkat kepada Sindonews, Minggu 31 Agustus 2014.
Menurutnya, dengan cara itu pula harus diikuti pola rekruitmen yang lebih transparan agar menghasilkan komisioner Kompolnas yang mumpuni dan berintegritas. Momentum pembenahan lembaga pengawasan tersebut dinilainya terbuka lebar pada pemerintahan baru Jokowi-JK tersebut bila mengacu visi dan misinya pada saat pilpres lalu.
"Yang mana Jokowi berkomitmen untuk memandirikan dan mengefektifkan lembaga pengawasan Polri, yang salah satunya adalah Kompolnas. Sehingga akan terbangun check and balance dan mendorong pengupayaan agar Polri profesional dan mandiri," pungkasnya.
Dengan begitu, tambahnya, permasalahan yang menimpa Adrianus tersebut tidak lagi terjadi, dan idiom bahwa Kompolnas hanya menjadi lembaga pendukung buta Polri dapat secara efektif diminimalisir.
Sebelumnya, Komisioner Kompolnas Adrianus Meliala diperkarakan oleh Polri, lantaran pernyataan Adrianus yang menuding bahwa Reskrim Polri sebagai ATM bagi Polri. Hal itu menyusul penangkapan kasus AKBP MB dan AKP DS yang diduga menerima suap dari bandar judi di Jawa Barat.
AKBP MB diduga menerima suap Rp5 miliar, sedangkan AKP DS diduga menerima suap Rp370 juta. Namun, Adrianus berkilah wawancara yang disiarkan oleh salah satu stasiun televisi swasta nasional itu tidak utuh.
"Dari segi isi wawancara, ini enggak utuh ditayangkan. Padahal, dalam wawancara itu saya berikan pujian kepada Polri. Saya juga concern kepada beberapa hal, tapi yang diambil cuma (pembahasan) ATM Polri," kata Adrianus di Bareskrim Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan, Selasa 26 Agustus 2014.
Adrianus mengatakan, dalam wawancara itu dirinya sudah berbicara sesuai dengan kapasitasnya sebagai Komisioner Kompolnas. Sebagai komisioner lembaga pengawas kinerja kepolisian, dia merasa wajar bila ada kritik yang dilontarkan.
(kri)
Explore More