Jokowi Keliru Desak SBY Naikkan Harga BBM
Senin, 01 September 2014 - 08:08 WIB
Jokowi Keliru Desak SBY Naikkan Harga BBM
A
A
A
JAKARTA - Desakan Presiden terpilih Jokowi agar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menaikkan harga BBM sebagai sikap keliru. Jokowi disarankan membangun komunikasi yang lebih baik lagi dengan SBY untuk memuluskan program yang diusungnya.
"Jokowi keliru jika mendesak SBY menaikkan BBM, yang perlu dilakukan Jokowi adalah melakukan komunikasi dengan SBY menyangkut kesinambungan sejumlah program yang pro rakyat," ujar Pengamat Politik Universitas Negeri Jakarta Ubedilah Badrun ketika dihubungi Sindonews, Senin (1/9/2014).
Menurut Direktur Pusat Studi Sosial Politik Indonesia (Puspol Indonesia) ini, Jokowi dalam masa transisi yang cukup singkat bisa menyiapkan diri menterjemahkan Nawacita (sembilan agenda utama JKW-JK saat kampanye) dalam RUU RAPBN.
"Kenapa Saya bilang keliru? Menaikkan BBM itu memerlukan sejumlah argumentasi rasional dan strategi mengawal dan mengamankannya. Lebih baik Jokowi menyiapkan hal itu," tandasnya.
Sebelumnya, Presiden terpilih Jokowi menegaskan akan menaikkan harga BBM. Namun, dia masih merahasiakan berapa ideal kenaikan harga BBM, sebab hal itu merupakan kewenangannya.
"(Idealnya) Ya, kalau kita sampaikan seperti ini, itu kewenangan saya pas dilantik," kata Jokowi di acara Sarasehan Nasional yang dihadiri sejumlah ulama NU di Pondok Pesantren Al-Hikam, Depok, Jawa Barat, kemarin.
Sementara, terkait besaran kenaikan harga BBM, Jokowi menjelaskan ada beberapa opsi. Yakni, pada kisaran antara Rp500 hingga Rp3 ribu.
"Ada opsi-opsinya, ada Rp500, Rp1.000, Rp1.500, Rp2.000, Rp2.500, dan Rp3.000," tutur dia.
Dia menegaskan, nantinya subsidi itu dialihkan ke usaha yang lebih produktif. "Tapi yang jelas kita harus memulai mengalihkan. Mengalihkan subsidi kepada yang dibakar-bakar, kenikmatan-kenikmatan, dialihkan pada usaha-usaha yang produktif," pungkas dia.
"Jokowi keliru jika mendesak SBY menaikkan BBM, yang perlu dilakukan Jokowi adalah melakukan komunikasi dengan SBY menyangkut kesinambungan sejumlah program yang pro rakyat," ujar Pengamat Politik Universitas Negeri Jakarta Ubedilah Badrun ketika dihubungi Sindonews, Senin (1/9/2014).
Menurut Direktur Pusat Studi Sosial Politik Indonesia (Puspol Indonesia) ini, Jokowi dalam masa transisi yang cukup singkat bisa menyiapkan diri menterjemahkan Nawacita (sembilan agenda utama JKW-JK saat kampanye) dalam RUU RAPBN.
"Kenapa Saya bilang keliru? Menaikkan BBM itu memerlukan sejumlah argumentasi rasional dan strategi mengawal dan mengamankannya. Lebih baik Jokowi menyiapkan hal itu," tandasnya.
Sebelumnya, Presiden terpilih Jokowi menegaskan akan menaikkan harga BBM. Namun, dia masih merahasiakan berapa ideal kenaikan harga BBM, sebab hal itu merupakan kewenangannya.
"(Idealnya) Ya, kalau kita sampaikan seperti ini, itu kewenangan saya pas dilantik," kata Jokowi di acara Sarasehan Nasional yang dihadiri sejumlah ulama NU di Pondok Pesantren Al-Hikam, Depok, Jawa Barat, kemarin.
Sementara, terkait besaran kenaikan harga BBM, Jokowi menjelaskan ada beberapa opsi. Yakni, pada kisaran antara Rp500 hingga Rp3 ribu.
"Ada opsi-opsinya, ada Rp500, Rp1.000, Rp1.500, Rp2.000, Rp2.500, dan Rp3.000," tutur dia.
Dia menegaskan, nantinya subsidi itu dialihkan ke usaha yang lebih produktif. "Tapi yang jelas kita harus memulai mengalihkan. Mengalihkan subsidi kepada yang dibakar-bakar, kenikmatan-kenikmatan, dialihkan pada usaha-usaha yang produktif," pungkas dia.
(kri)
