Logika Pemilukada Harus Sama dengan Pilpres
Senin, 01 September 2014 - 02:33 WIB
Logika Pemilukada Harus Sama dengan Pilpres
A
A
A
JAKARTA - Usulan agar pemilu kepala daerah (pemilukada) tidak satu paket atau hanya memilih kepala daerah saja menjadi pro dan kontra.
Pengamat Otonomi Daerah Universitas Gadjah Mada (UGM) Ari Dwipayana menilai dalam logika sistem presidensial tidak hanya dilakukan pada tingkat nasional seperti pemilu presiden (pilpres) tetapi juga diterapkan di daerah. Jadi sudah seharusnya kepala daerah dipilih satu paket bersama wakilnya.
"Memang kepala daerah yang memegang kekuasaan eksekutif. Tapi wakil juga memiliki peranan penting ketika nantinya harus menggantikan kepala daerah yang berhalangan tetap," ujarnya ketika dihubungi SINDO, Minggu 31 Agustus 2014.
Persoalan pecah kongsi sebenarnya tidak harus diselesaikan dengan pola pemilihan tanpa wakil kepala daerah. Menurut dia, hal ini dapat dibenahi dari proses rekrutmen bakal calon wakil kepala daerah sebelum pemilukada.
Dalam hal ini bakal calon kepala daerah diberi kebebasan untuk memilih pasangannya. Sementara, seringkali karena diusulkan oleh sebuah koalisi partai jadi calonnya kepala daerah dan wakilnya seolah dikawin paksa.
"Bakal calon kepala daerahnya dari partai A wakilnya dari partai B. Padahal keduanya sebenarnya tidak merasa cocok. Jadi mudah retak hubungannya," ungkapnya.
Lebih lanjut, Ari menambahkan perlunya kejelasan tugas dan fungsi dari wakil kepala daerah. Ketidakjelasan tugas tersebut seringkali memicu pecah kongsi.
"Wakil kepala daerah seperti pengangguran," katanya.
Pengamat Otonomi Daerah Universitas Gadjah Mada (UGM) Ari Dwipayana menilai dalam logika sistem presidensial tidak hanya dilakukan pada tingkat nasional seperti pemilu presiden (pilpres) tetapi juga diterapkan di daerah. Jadi sudah seharusnya kepala daerah dipilih satu paket bersama wakilnya.
"Memang kepala daerah yang memegang kekuasaan eksekutif. Tapi wakil juga memiliki peranan penting ketika nantinya harus menggantikan kepala daerah yang berhalangan tetap," ujarnya ketika dihubungi SINDO, Minggu 31 Agustus 2014.
Persoalan pecah kongsi sebenarnya tidak harus diselesaikan dengan pola pemilihan tanpa wakil kepala daerah. Menurut dia, hal ini dapat dibenahi dari proses rekrutmen bakal calon wakil kepala daerah sebelum pemilukada.
Dalam hal ini bakal calon kepala daerah diberi kebebasan untuk memilih pasangannya. Sementara, seringkali karena diusulkan oleh sebuah koalisi partai jadi calonnya kepala daerah dan wakilnya seolah dikawin paksa.
"Bakal calon kepala daerahnya dari partai A wakilnya dari partai B. Padahal keduanya sebenarnya tidak merasa cocok. Jadi mudah retak hubungannya," ungkapnya.
Lebih lanjut, Ari menambahkan perlunya kejelasan tugas dan fungsi dari wakil kepala daerah. Ketidakjelasan tugas tersebut seringkali memicu pecah kongsi.
"Wakil kepala daerah seperti pengangguran," katanya.
(kri)
