PDIP: Pemerintahan Jokowi-JK Perlu Menaikkan Harga BBM
Sabtu, 30 Agustus 2014 - 11:36 WIB
PDIP: Pemerintahan Jokowi-JK Perlu Menaikkan Harga BBM
A
A
A
JAKARTA - Berdasarkan kondisi saat ini, pasangan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Joko Widodo-Jusuf Kalla dinilai perlu menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di awal pemerintahannya.
Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Effendi Simbolon mengatakan, pasangan Jokowi-JK itu harus menerima citra negatif atas kebijakan yang tidak populer itu.
"Kita coba realistis dengan posisi yang transparan. Kalau Jokowi harus menyesuaikan harga BBM di awal pemerintahannya," ujar Effendi dalam acara diskusi Polemik Sindo Radio Trijaya bertajuk Bola Panas BBM di Warung Daun, Jalan Cikini Raya, Jakarta, Sabtu (30/8/2014).
Anggota komisi VII DPR ini berpendapat, polemik terkait kenaikkan harga BBM yang menahun itu, karena pemerintahan sangat bergantung dengan BBM berbasis fosil.
"Dengan begitu terjadi stagnasi sektor hulu. Dampaknya kalau kita lihat APBN 2015 kita (pemerintahan mendatang) diminta tinggal menambah beban subsidi BBM saja," ucapnya.
Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Effendi Simbolon mengatakan, pasangan Jokowi-JK itu harus menerima citra negatif atas kebijakan yang tidak populer itu.
"Kita coba realistis dengan posisi yang transparan. Kalau Jokowi harus menyesuaikan harga BBM di awal pemerintahannya," ujar Effendi dalam acara diskusi Polemik Sindo Radio Trijaya bertajuk Bola Panas BBM di Warung Daun, Jalan Cikini Raya, Jakarta, Sabtu (30/8/2014).
Anggota komisi VII DPR ini berpendapat, polemik terkait kenaikkan harga BBM yang menahun itu, karena pemerintahan sangat bergantung dengan BBM berbasis fosil.
"Dengan begitu terjadi stagnasi sektor hulu. Dampaknya kalau kita lihat APBN 2015 kita (pemerintahan mendatang) diminta tinggal menambah beban subsidi BBM saja," ucapnya.
(kur)
