Harga BBM Jadi Ancaman Serius Bagi Jokowi
Jum'at, 29 Agustus 2014 - 02:36 WIB
Harga BBM Jadi Ancaman Serius Bagi Jokowi
A
A
A
JAKARTA - Persoalan harga bahan bakar minyak (BBM) dinilai bakal menjadi ancaman serius bagi Joko Widodo (Jokowi). Akan menjadi ancaman jika Jokowi dan pasangannya, Jusuf Kalla (JK), memutuskan kebijakan menaikkan harga BBM.
"Sebagian besar masyarakat menggantungkan harapan tinggi terhadap pasangan tersebut. Namun, jika pada pemerintahannya Jokowi menaikkan harga BBM, dikhawatirkan akan membuat masyarakat kecewa," ujar Peneliti Lingkaran Survei Indonesia (LSI), Rully Akbar dalam konfrensi pers di Jakarta Timur, Kamis (28/8/2014).
Hasil survei LSI pada periode 24-26 Agustus 2014 yang menggunakan metode multistage random sampling dengan margin of error 2,9%, menunjukan sebagian besar mayarakat akan menolak kenaikan harga BBM. Dari 1.200 responden yang dilibatkan, tercatat 73,17% menolak kenaikan BBM.
"Sementara yang setuju hanya 21,46% dan yang menjawab tidak tahu atau tidak menjawab sebesar 5,37%," ungkapnya.
Penolakan tersebut diperkirakan akan membuat tingkat popularitas Jokowi merosot. Hal yang sama pernah terjadi dalam pemerintahan SBY. Tingkat kepuasan masyarakat merosot tajam seiring kebijakan kenaikan harga BBM.
"Pada pemerintahan SBY, tingkat popularitasnya pada awal terpilih sangat tinggi. Namun, dalam enam bulan pemerintahan tingkat kepuasan menurun dan terus menurun pada pemerintahan 12 bulan," jelasnya.
"Sebagian besar masyarakat menggantungkan harapan tinggi terhadap pasangan tersebut. Namun, jika pada pemerintahannya Jokowi menaikkan harga BBM, dikhawatirkan akan membuat masyarakat kecewa," ujar Peneliti Lingkaran Survei Indonesia (LSI), Rully Akbar dalam konfrensi pers di Jakarta Timur, Kamis (28/8/2014).
Hasil survei LSI pada periode 24-26 Agustus 2014 yang menggunakan metode multistage random sampling dengan margin of error 2,9%, menunjukan sebagian besar mayarakat akan menolak kenaikan harga BBM. Dari 1.200 responden yang dilibatkan, tercatat 73,17% menolak kenaikan BBM.
"Sementara yang setuju hanya 21,46% dan yang menjawab tidak tahu atau tidak menjawab sebesar 5,37%," ungkapnya.
Penolakan tersebut diperkirakan akan membuat tingkat popularitas Jokowi merosot. Hal yang sama pernah terjadi dalam pemerintahan SBY. Tingkat kepuasan masyarakat merosot tajam seiring kebijakan kenaikan harga BBM.
"Pada pemerintahan SBY, tingkat popularitasnya pada awal terpilih sangat tinggi. Namun, dalam enam bulan pemerintahan tingkat kepuasan menurun dan terus menurun pada pemerintahan 12 bulan," jelasnya.
(hyk)
