Pansus Tatib Bukti Koalisi Merah Putih Solid
Kamis, 28 Agustus 2014 - 17:18 WIB
Pansus Tatib Bukti Koalisi Merah Putih Solid
A
A
A
JAKARTA - Keberhasilan Koalisi Merah Putih meraih kursi pimpinan panitia khusus di DPR menunjukkan koalisi Prabowo-Hatta solid.
Partai politik anggota koalisi berhasil menempatkan anggotanya di kursi pimpinan Panita Khusus (Pansus) Tata Tertib DPR.
Sementara wakil dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tidak berhasil menempatkan pimpinan di pansus tersebut.
Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro mengakui hal itu menunjukkan soliditas partai politik Koalisi Merah Putih di parlemen.
Menurut dia, keberhasilan lain fraksi dari Koalisi Merah Putih ialah dengan merevisi Undang-undang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3).
Melalui revisi itu Ketua DPR tidak otomatis menjatah partai politik pemenang Pemilu 2014.
"Ini (DPR) rumah politik, test case pertama (koalisi Jokowi-JK) ada di revisi UU MD3," kata Siti di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (27/8/2014).
Seperti diberitakan sebelumnya, Mayoritas anggota DPR menolak partai pendukung Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK) memimpin Pansus Tatib.
Mayoritas fraksi menginginkan pimpinan Pansus Tatib sama dengan pimpinan Pansus Undang-undang MPR, DPR, DPD, DPRD (MD3).
Sekadar diketahui, Pansus Tatib bertugas membahas mekanisme kursi pimpinan DPR.
"PDIP, PKB ingin masuk jadi pimpinan. Tapi di luar (suara mayoritas) ingin, yang memimpin itu pimpinan Pansus UU MD3. Supaya sinkron," kata pimpinan rapat Pansus Tatib, Priyo Budi Santoso di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu 27 Agustus 2014.
Partai politik anggota koalisi berhasil menempatkan anggotanya di kursi pimpinan Panita Khusus (Pansus) Tata Tertib DPR.
Sementara wakil dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tidak berhasil menempatkan pimpinan di pansus tersebut.
Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro mengakui hal itu menunjukkan soliditas partai politik Koalisi Merah Putih di parlemen.
Menurut dia, keberhasilan lain fraksi dari Koalisi Merah Putih ialah dengan merevisi Undang-undang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3).
Melalui revisi itu Ketua DPR tidak otomatis menjatah partai politik pemenang Pemilu 2014.
"Ini (DPR) rumah politik, test case pertama (koalisi Jokowi-JK) ada di revisi UU MD3," kata Siti di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (27/8/2014).
Seperti diberitakan sebelumnya, Mayoritas anggota DPR menolak partai pendukung Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK) memimpin Pansus Tatib.
Mayoritas fraksi menginginkan pimpinan Pansus Tatib sama dengan pimpinan Pansus Undang-undang MPR, DPR, DPD, DPRD (MD3).
Sekadar diketahui, Pansus Tatib bertugas membahas mekanisme kursi pimpinan DPR.
"PDIP, PKB ingin masuk jadi pimpinan. Tapi di luar (suara mayoritas) ingin, yang memimpin itu pimpinan Pansus UU MD3. Supaya sinkron," kata pimpinan rapat Pansus Tatib, Priyo Budi Santoso di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu 27 Agustus 2014.
(dam)
