Kinerja Rumah Transisi Jokowi-JK Dipertanyakan

JAKARTA - Rumah transisi yang dibentuk Jokowi-JK sebagai persiapan untuk membangun pemerintahan baru, dipertanyakan kinerjanya.

Karena, semestinya rumah transisi tersebut, dibuat untuk menyerap aspirasi rakyat, tapi justru terlihat sibuk mengurusi isi kabinet.

"Kalau hanya menyiapkan kabinet, maka gagal dalam politik," kata Anggota DPD, Paulus Yohanes Sumino dalam diskusi di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu 27 Agustus 2014.

"Karena, medan tempurnya itu ada di DPD, DPR, perguruan tinggi, kementerian terkait, dan pasar di masyarakat (tempat dimana aspirasi dan masukan terserap)," imbuhnya.

Selain itu, lanjut Yohanes, rumah transisi tersebut hanya melibatkan empat orang dan bahkan tidak ada ahli hukum di dalamnya. Semestinya, harus dilibatkan banyak ahli yang ahli di bidangnya dalam Rumah Transisi itu.

Apakah empat orang tersebut hanya menyiapkan struktur kabinet lima tahun ke depan, atau materi pembangunan untuk bangsa. Dia memertanyakan hal itu.

"Seharusnya ada ahli ekonomi, hukum, pertanian, sosial politik, keuangan, investasi perbankan, dan lain sebagainya," jelas Senator asal Papua itu.

Menurut Yohanes, semestinya dalam rumah transisi tersebut terdiri atas lembaga DPD, DPR, perguruan tinggi, dan masyarakat guna menyerap aspirasi dan masukan.

Karena, dalam menjalankan 100 hari pertama pemerintahan kelak, harus dimulai dari titik yang benar, bukan hanya sekadar menyiapkan orang-orang di kabinet.

"Saya khawatir Jokowi-JK tak bisa mempertahankan komitmennya untuk berpihak pada rakyat," ujar Anggota Komite I DPD itu.

Terlebih, lanjutnya, banyak juga masalah negara yang tidak selesai di pemerintahan saat ini. Seperti misalnya, masalah agraria, pertanahan, dan pertanian untuk kedaulatan pangan. Serta masalah birokrasi lainnya.

"Banyak departemen kementerian, dan kepala daerah tak patuh kepada pusat," imbuhnya.