SBY Dinilai Tak Berani Cabut Subsidi BBM
Kamis, 28 Agustus 2014 - 04:33 WIB
SBY Dinilai Tak Berani Cabut Subsidi BBM
A
A
A
JAKARTA - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dinilai tidak memiliki untuk mencabut subsidi bahan bakar minyak (BBM).
Pengamat politik Universitas Indonesia (UI) Boni Hargens mengatakan, jika SBY mau bersikap bijaksana, dirinya harus berani menaikkan harga BBM sekarang.
Sehingga pemerintahan mendatang tinggal mengeluarkan kebijakan yang bisa meredam konsekuensi buruk dari pencabutan subsidi tersebut.
"Cuma sekarang SBY kan tidak punya keberanian untuk menaikkan itu dan menyimpannya sebagai beban pemerintahan baru. Jadi intinya kita butuh kebijaksanaan dari SBY," kata Boni di Jakarta Selatan, Rabu 27 Agustus 2014.
Saat ditanya pendapatnya perihal pernyataan Ramadhan Pohan yang menyebut peristiwa ini sebagai karma politik bagi pemerintahan baru, Boni mengatakan, politikus Partai Demokrat itu tidak mengerti politik dalam pengertian yang bijaksana.
Menurut Boni, kebijakan SBY yang enggan untuk segera menaikkan harga BBM bukan soal karma, melainkan soal keberanian dan kerelaan untuk bertanggung jawab.
"SBY tidak punya kerelaan untuk bertanggung jawab‎ karena dia menunda penaikan BBM. Dia tidak ingin citranya rusak," ucap Boni.
"Sementara, ini adalah kondisi ekonomi yang tidak bisa dihindari. Salah satu solusi adalah potong subsidi atau naikkan pendapatan negara. Yang lebih cepat, potong subsidi, daripada menaikkan pendapatan negara dari pajak," imbuh dia.
Seperti diketahui, sudah hampir sepekan, Pertamina melakukan pembatasan terhadap pembelian BBM bersubsidi di SPBU. Hal itu sebagai buntut dari kuota subsidi bahan bakar pada APBN 2014 yang semakin menipis.
Imbasnya, keberadaan BBM bersubsidi menjadi langka di sejumlah daerah. Bahkan, di beberapa kota di jalur pantai utara (Pantura) Jawa Barat, masyarakat bermalam di SPBU demi mendapatkan stok BBM yang kini terbatas itu.
Pengamat politik Universitas Indonesia (UI) Boni Hargens mengatakan, jika SBY mau bersikap bijaksana, dirinya harus berani menaikkan harga BBM sekarang.
Sehingga pemerintahan mendatang tinggal mengeluarkan kebijakan yang bisa meredam konsekuensi buruk dari pencabutan subsidi tersebut.
"Cuma sekarang SBY kan tidak punya keberanian untuk menaikkan itu dan menyimpannya sebagai beban pemerintahan baru. Jadi intinya kita butuh kebijaksanaan dari SBY," kata Boni di Jakarta Selatan, Rabu 27 Agustus 2014.
Saat ditanya pendapatnya perihal pernyataan Ramadhan Pohan yang menyebut peristiwa ini sebagai karma politik bagi pemerintahan baru, Boni mengatakan, politikus Partai Demokrat itu tidak mengerti politik dalam pengertian yang bijaksana.
Menurut Boni, kebijakan SBY yang enggan untuk segera menaikkan harga BBM bukan soal karma, melainkan soal keberanian dan kerelaan untuk bertanggung jawab.
"SBY tidak punya kerelaan untuk bertanggung jawab‎ karena dia menunda penaikan BBM. Dia tidak ingin citranya rusak," ucap Boni.
"Sementara, ini adalah kondisi ekonomi yang tidak bisa dihindari. Salah satu solusi adalah potong subsidi atau naikkan pendapatan negara. Yang lebih cepat, potong subsidi, daripada menaikkan pendapatan negara dari pajak," imbuh dia.
Seperti diketahui, sudah hampir sepekan, Pertamina melakukan pembatasan terhadap pembelian BBM bersubsidi di SPBU. Hal itu sebagai buntut dari kuota subsidi bahan bakar pada APBN 2014 yang semakin menipis.
Imbasnya, keberadaan BBM bersubsidi menjadi langka di sejumlah daerah. Bahkan, di beberapa kota di jalur pantai utara (Pantura) Jawa Barat, masyarakat bermalam di SPBU demi mendapatkan stok BBM yang kini terbatas itu.
(maf)
