Kubu Jokowi Gagal Dapat Kursi Pimpinan Pansus
Rabu, 27 Agustus 2014 - 19:43 WIB
Kubu Jokowi Gagal Dapat Kursi Pimpinan Pansus
A
A
A
JAKARTA - Mayoritas anggota DPR menolak partai pendukung Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) memimpin Panitia Khusus Tata Tertib.
Mayoritas fraksi menginginkan pimpinan Pansus Tatib sama dengan pimpinan Pansus Undang Undang MPR, DPR, DPD, DPRD (MD3).
Sekadar untuk diketahui, Pansus Tatib bertugas membahas mekanisme kursi pimpinan DPR.
"PDIP, PKB ingin masuk jadi pimpinan. Tapi di luar ingin yang memimpin itu pimpinan Pansus UU MD3 supaya sinkron," kata pimpinan rapat Pansus Tatib, Priyo Budi Santoso di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (27/8/2014).
Menurut dia, ada dua nama yang diajukan untuk menjadi calon ketua pimpinan Pansus Tatib, mereka adalah TB Hasanudin dari Fraksi PDIP dan Hanif Dhakiri dari Fraksi PKB.
"Agenda diputuskan lewat mekanisme permusyawaratan, menghindari voting karena memilih pimpinan pansus tidak lazim voting," tuturnya.
Adapun dari hasil pertemuan itu disepakati 4 orang pimpinan yakni Ketua Benny K Harman (Demokrat), Wakil Ketua Aziz Syamsuddin (Golkar), Fahri Hamzah (PKS) dan Totok Daryanto (PAN).
"Dengan catatan, mana kala ada perubahan yang dipandang perlu dimungkinkan, bisa dikocok ulang, diubah dengan cara pimpinan pansus menulis ke pimpinan DPR, pimpinan DPR akan memutuskan untuk ditetapkan ulang," pungkasnya.
Mayoritas fraksi menginginkan pimpinan Pansus Tatib sama dengan pimpinan Pansus Undang Undang MPR, DPR, DPD, DPRD (MD3).
Sekadar untuk diketahui, Pansus Tatib bertugas membahas mekanisme kursi pimpinan DPR.
"PDIP, PKB ingin masuk jadi pimpinan. Tapi di luar ingin yang memimpin itu pimpinan Pansus UU MD3 supaya sinkron," kata pimpinan rapat Pansus Tatib, Priyo Budi Santoso di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (27/8/2014).
Menurut dia, ada dua nama yang diajukan untuk menjadi calon ketua pimpinan Pansus Tatib, mereka adalah TB Hasanudin dari Fraksi PDIP dan Hanif Dhakiri dari Fraksi PKB.
"Agenda diputuskan lewat mekanisme permusyawaratan, menghindari voting karena memilih pimpinan pansus tidak lazim voting," tuturnya.
Adapun dari hasil pertemuan itu disepakati 4 orang pimpinan yakni Ketua Benny K Harman (Demokrat), Wakil Ketua Aziz Syamsuddin (Golkar), Fahri Hamzah (PKS) dan Totok Daryanto (PAN).
"Dengan catatan, mana kala ada perubahan yang dipandang perlu dimungkinkan, bisa dikocok ulang, diubah dengan cara pimpinan pansus menulis ke pimpinan DPR, pimpinan DPR akan memutuskan untuk ditetapkan ulang," pungkasnya.
(dam)
