Jokowi Diminta Tak Bebani SBY di Akhir Masa Jabatan
Jokowi Diminta Tak Bebani SBY di Akhir Masa Jabatan
A
A
A
JAKARTA - Presiden terpilih Jokowi diminta tak bebani Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan meminta harga BBM naik.
Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Fahri Hamzah mengingatkan agar Jokowi mengikuti langkah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang pernah menolak kenaikan BBM bersubsidi.
"Jangan dong (membebankan SBY), ikut PDIP dong (menolak BBM). Jokowi-JK harus ikut PDIP," kata Fahri di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (27/8/2014).
Namun begitu, anggota Komisi III ini pesimis mantan Wali Kota Solo ini bisa menolak kenaikan BBM bersubsidi di akhir masa jabatan SBY.
"Kalau soal berani, dari dahulu saya meragukan Jokowi," terangnya.
Lanjut dia, di PKS sendiri mereka berkomitmen untuk menolak kenaikan harga BBM bersubsidi karena bisa membebankan masyarakat.
"Kepentingan kami di PKS neraca rumah tangga yang bisa bertambah bebannya, ini kasihan," pungkasnya.
Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Fahri Hamzah mengingatkan agar Jokowi mengikuti langkah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang pernah menolak kenaikan BBM bersubsidi.
"Jangan dong (membebankan SBY), ikut PDIP dong (menolak BBM). Jokowi-JK harus ikut PDIP," kata Fahri di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (27/8/2014).
Namun begitu, anggota Komisi III ini pesimis mantan Wali Kota Solo ini bisa menolak kenaikan BBM bersubsidi di akhir masa jabatan SBY.
"Kalau soal berani, dari dahulu saya meragukan Jokowi," terangnya.
Lanjut dia, di PKS sendiri mereka berkomitmen untuk menolak kenaikan harga BBM bersubsidi karena bisa membebankan masyarakat.
"Kepentingan kami di PKS neraca rumah tangga yang bisa bertambah bebannya, ini kasihan," pungkasnya.
(kri)
Explore More