Soal Wacana BMM Naik, Jokowi Takut Disalahkan
Rabu, 27 Agustus 2014 - 17:27 WIB
Soal Wacana BMM Naik, Jokowi Takut Disalahkan
A
A
A
JAKARTA - Partai Amanat Nasional (PAN) menilai Presiden terpilih Jokowi takut disalahkan masyarakat jika menaikkan harga BBM nanti.
"PDIP mendesak agar pemerintah SBY menaikkan harga BBM karena sepertinya PDIP tidak ingin disalahkan masyarakat saat Jokowi-JK memimpin negara ini," ujar Ketua DPP PAN Taslim Chaniago di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (27/8/2014).
Ia pun heran melihat sikap PDIP yang pernah menolak keras kenaikan harga BBM bersubsidi. "Sebenarnya kalau kemarin BBM sudah dinaikkan maka tidak perlu saat ini PDIP memperdebatkan kembali. Karena pada waktu yang lalu itu, kenaikan BBM ditekan agar tidak naik dua kali," katanya.
Lanjut Taslim, pemerintah bisa saja menaikkan BBM bersubsidi dalam waktu dekat, akan tetapi harus ada kebijakan kompensasi untuk masyarakat miskin.
"Seperti adanya bantuan tunai atau lainnya, jangan sampai nanti BBM naik masyarakat miskin makin sulit maka pemerintah ke depan (Jokowi-JK) pasti juga akan kesulitan. Jangan PDIP hanya meminta menaikkan BBM saja, karena itu pun ada resikonya," lanjutnya.
Dengan begitu, Anggota Komisi III DPR ini menyarankan agar BBM bersubsidi tidak dinaikkan di periode akhir pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
"Saya kira kenaikan BBM ini lebih tepat dilakukan pada pemerintahan mendatang. Karena setidaknya pemerintahan mendatang lebih memiliki kesiapan dengan segala kemungkinan bagaimana mengatasinya. Jadi sudah terencana, tidak mendadak seperti ini tanpa rencana," pungkasnya.
"PDIP mendesak agar pemerintah SBY menaikkan harga BBM karena sepertinya PDIP tidak ingin disalahkan masyarakat saat Jokowi-JK memimpin negara ini," ujar Ketua DPP PAN Taslim Chaniago di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (27/8/2014).
Ia pun heran melihat sikap PDIP yang pernah menolak keras kenaikan harga BBM bersubsidi. "Sebenarnya kalau kemarin BBM sudah dinaikkan maka tidak perlu saat ini PDIP memperdebatkan kembali. Karena pada waktu yang lalu itu, kenaikan BBM ditekan agar tidak naik dua kali," katanya.
Lanjut Taslim, pemerintah bisa saja menaikkan BBM bersubsidi dalam waktu dekat, akan tetapi harus ada kebijakan kompensasi untuk masyarakat miskin.
"Seperti adanya bantuan tunai atau lainnya, jangan sampai nanti BBM naik masyarakat miskin makin sulit maka pemerintah ke depan (Jokowi-JK) pasti juga akan kesulitan. Jangan PDIP hanya meminta menaikkan BBM saja, karena itu pun ada resikonya," lanjutnya.
Dengan begitu, Anggota Komisi III DPR ini menyarankan agar BBM bersubsidi tidak dinaikkan di periode akhir pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
"Saya kira kenaikan BBM ini lebih tepat dilakukan pada pemerintahan mendatang. Karena setidaknya pemerintahan mendatang lebih memiliki kesiapan dengan segala kemungkinan bagaimana mengatasinya. Jadi sudah terencana, tidak mendadak seperti ini tanpa rencana," pungkasnya.
(kri)
