Tak Tutup Kemungkinan Kepemimpinan Jokowi Otoriter
A
A
A
JAKARTA - Kekuasaan tanpa kontrol politik bisa terjebak pada gaya kepemimpinan. Tak terkecuali bagi pemerintahan presiden terpilih, Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla (JK).
Hal itu dikatakan politikus Partai Golkar, Ali Mochtar Ngabalin. "Kekuasaan itu cenderung korup dan otoriter. Tidak mustahil Jokowi memimpin dengan cara yang otoriter," ujar Ngabalin, di Cikini, Jakarta, Sabtu (23/8/2014).
Menurutnya, apa yang disampaikannya bukan berarti menuduh atau menakut-nakuti masyarakat tentang kekuasaan otoriter. Sebab, katanya, kekuasaan Jokowi juga terbebani janji manisnya sendiri saat berkampanye.
Maka itu, Jokowi punya tugas dan tanggung jawab menunaikan janjinya tersebut. "Janji-janji dalam kampanye adalah manis dan angin-angin segar, dan mungkin untuk itu perlu ada yang mengontrol," ungkapnya.
Dia menambahkan, karena kekuasaan mendatang tetap dibutuhkan kontrol politik yang seimbang dari partai, maka keberadaan koalisi merah putih pendukung Prabowo-Hatta adalah jawaban atas oposisi tersebut.
"Koalisi Merah Putih ini jadi kita berikhtiar menjaga (pemerintah) dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)," tukasnya.
Hal itu dikatakan politikus Partai Golkar, Ali Mochtar Ngabalin. "Kekuasaan itu cenderung korup dan otoriter. Tidak mustahil Jokowi memimpin dengan cara yang otoriter," ujar Ngabalin, di Cikini, Jakarta, Sabtu (23/8/2014).
Menurutnya, apa yang disampaikannya bukan berarti menuduh atau menakut-nakuti masyarakat tentang kekuasaan otoriter. Sebab, katanya, kekuasaan Jokowi juga terbebani janji manisnya sendiri saat berkampanye.
Maka itu, Jokowi punya tugas dan tanggung jawab menunaikan janjinya tersebut. "Janji-janji dalam kampanye adalah manis dan angin-angin segar, dan mungkin untuk itu perlu ada yang mengontrol," ungkapnya.
Dia menambahkan, karena kekuasaan mendatang tetap dibutuhkan kontrol politik yang seimbang dari partai, maka keberadaan koalisi merah putih pendukung Prabowo-Hatta adalah jawaban atas oposisi tersebut.
"Koalisi Merah Putih ini jadi kita berikhtiar menjaga (pemerintah) dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)," tukasnya.
(maf)