Pemerintah Target Akhir 2014, BPJS Pakai Finger Print
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah menargetkan penggunaan finger print (sidik jari) bagi peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan akhir tahun ini.
Hal ini diperhitungkan, dapat memercepat jumlah antrian di setiap fasilitas kesehatan (faskes) di Indonesia, serta mengurangi penggunaan kartu palsu.
Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra) Agung Laksono mengatakan, dengan finger print dapat memercepat proses pengobatan yang dilakukan di setiap fasilitas kesehatan (faskes) yang bekerja sama dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Selain itu, bisa memercepat proses keanggotaan di setiap pendaftaraan dan memercepat proses pembayaran bagi peserta mandiri, karena peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) telah dibayarkan oleh negara.
Menurut dia, saat ini Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah memiliki finger print. Maka seyogyanya alat tersebut dapat dipergunakan di daerah-daerah, untuk membantu proses pelayanan kesehatan di masyarakat.
"Saya harap Kemendagri mau bantu. Karena ini bermanfaat untuk mengatasi masalah teknis yang sering dikeluhkan peserta (BPJS)," kata Agus Laksono saat ditemui di Jakarta, Senin 18 Agustus 2014.
Agung mengungkapkan, finger print ini dapat memotong jumlah antrean sepertiga waktu atau dua jam lebih cepat dibandingkan tanpa menggunakan alat ini. Maka ditargetkan penggunaan finger print dapat dilakukan akhir 2014.
"Jadi yang şudah berobat dapat ditandai, karena sudah memiliki finger print dan langsung mendapatkan pelayanan. Diharapkan Kemendagri dapat meminjamkan alat-alat tersebut di faskes-faskes di Indonesia," tegasnya.
Hal ini diperhitungkan, dapat memercepat jumlah antrian di setiap fasilitas kesehatan (faskes) di Indonesia, serta mengurangi penggunaan kartu palsu.
Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra) Agung Laksono mengatakan, dengan finger print dapat memercepat proses pengobatan yang dilakukan di setiap fasilitas kesehatan (faskes) yang bekerja sama dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Selain itu, bisa memercepat proses keanggotaan di setiap pendaftaraan dan memercepat proses pembayaran bagi peserta mandiri, karena peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) telah dibayarkan oleh negara.
Menurut dia, saat ini Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah memiliki finger print. Maka seyogyanya alat tersebut dapat dipergunakan di daerah-daerah, untuk membantu proses pelayanan kesehatan di masyarakat.
"Saya harap Kemendagri mau bantu. Karena ini bermanfaat untuk mengatasi masalah teknis yang sering dikeluhkan peserta (BPJS)," kata Agus Laksono saat ditemui di Jakarta, Senin 18 Agustus 2014.
Agung mengungkapkan, finger print ini dapat memotong jumlah antrean sepertiga waktu atau dua jam lebih cepat dibandingkan tanpa menggunakan alat ini. Maka ditargetkan penggunaan finger print dapat dilakukan akhir 2014.
"Jadi yang şudah berobat dapat ditandai, karena sudah memiliki finger print dan langsung mendapatkan pelayanan. Diharapkan Kemendagri dapat meminjamkan alat-alat tersebut di faskes-faskes di Indonesia," tegasnya.
(maf)