Fadli Zon Berharap MK Kabulkan PSU Pilpres
Minggu, 17 Agustus 2014 - 17:41 WIB
Fadli Zon Berharap MK Kabulkan PSU Pilpres
A
A
A
JAKARTA - Menunggu putusan sidang Perselisihan Hasil Pemilu Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden 2014 di Mahkamah Konstitusi (MK), Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon mengaku tim Koalisi Merah Putih belum mengambil sikap lebih lanjut.
"Kan diumumkannya tanggal 21. Besok mereka lakukan pleno Kita lihat saja mudah-mudahan apa yang diputuskan oleh MK sesuai harapan kita dan kami yakin hakim-hakim MK bisa berbuat adil," ujarnya seusai upacara Hari Kemerdekaan RI ke-69 bersama Tim Koalisi Merah Putih di Nusantara Polo Club, Kranggan Raya Cibinong, Minggu (17/8/2014).
Fadli berharap MK mengabulkan permohonan pemilihan suara ulang (PSU) pilpres dapat dilaksanakan di semua provinsi di Indonesia.
"Masyarakat sudah melihat sejauh ini bagaimana masif kecurangan yang terjadi dan masif kecurangan ini memengaruhi legitimasi pilpres. Kalau ada tanda untuk diskualifikasi itu keputusan MK lah yang memutuskan," ucapnya.
Dia berpendapat, PSU itu merupakan merupakan prinsip berdemokrasi dan memilih pemimpin bangsa yang tidak bisa dibandingkan dengan pemilukada.
"Ini adalah pilpres yang akan bertanggungjawab dan menjadi nahkoda NKRI lima tahun ke depan yang dampak bisa bertahun-tahun ke depan," pungkasnya.
"Kan diumumkannya tanggal 21. Besok mereka lakukan pleno Kita lihat saja mudah-mudahan apa yang diputuskan oleh MK sesuai harapan kita dan kami yakin hakim-hakim MK bisa berbuat adil," ujarnya seusai upacara Hari Kemerdekaan RI ke-69 bersama Tim Koalisi Merah Putih di Nusantara Polo Club, Kranggan Raya Cibinong, Minggu (17/8/2014).
Fadli berharap MK mengabulkan permohonan pemilihan suara ulang (PSU) pilpres dapat dilaksanakan di semua provinsi di Indonesia.
"Masyarakat sudah melihat sejauh ini bagaimana masif kecurangan yang terjadi dan masif kecurangan ini memengaruhi legitimasi pilpres. Kalau ada tanda untuk diskualifikasi itu keputusan MK lah yang memutuskan," ucapnya.
Dia berpendapat, PSU itu merupakan merupakan prinsip berdemokrasi dan memilih pemimpin bangsa yang tidak bisa dibandingkan dengan pemilukada.
"Ini adalah pilpres yang akan bertanggungjawab dan menjadi nahkoda NKRI lima tahun ke depan yang dampak bisa bertahun-tahun ke depan," pungkasnya.
(kri)
