Larangan Menteri Rangkap Jabatan, Jokowi Belum Bilang ke PDIP
Larangan Menteri Rangkap Jabatan, Jokowi Belum Bilang ke PDIP
A
A
A
JAKARTA - Calon Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengusulkan anggota kabinet tidak boleh merangkap jabatan sebagai pengurus partai politik.
Gagasan tersebut ternyata belum dibicarakan di internal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).
Ketua Fraksi PDIP Puan Maharani mengakui Jokowi belum membicarakan tentang hal ini kepada internal partai.
"Belum pernah bicara terkait masalah itu," kata Puan usai mengikuti acara pidato kenegaraan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (15/8/2014).
Menurut putri Megawati Soekarnoputri itu mengatakan, wacana menteri tidak boleh rangkap jabatan harus dibicarakan terlebih dahulu.
"Ini satu wacana yang harus dibicarakan dengan duduk bersama tidak hanya kemudian dilontarkan. Ini bukan masalah baik atau tidak, tapi bagaimana membangun bangsa ke depan," kata dia.
Ditanya apakah setuju dengan gagasan Jokowi, Puan belum dapat menjawab. "Ya kita lihat saja," ujarnya.
Gagasan tersebut ternyata belum dibicarakan di internal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).
Ketua Fraksi PDIP Puan Maharani mengakui Jokowi belum membicarakan tentang hal ini kepada internal partai.
"Belum pernah bicara terkait masalah itu," kata Puan usai mengikuti acara pidato kenegaraan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (15/8/2014).
Menurut putri Megawati Soekarnoputri itu mengatakan, wacana menteri tidak boleh rangkap jabatan harus dibicarakan terlebih dahulu.
"Ini satu wacana yang harus dibicarakan dengan duduk bersama tidak hanya kemudian dilontarkan. Ini bukan masalah baik atau tidak, tapi bagaimana membangun bangsa ke depan," kata dia.
Ditanya apakah setuju dengan gagasan Jokowi, Puan belum dapat menjawab. "Ya kita lihat saja," ujarnya.
(dam)
Explore More