KSPI: Pengusaha Hitam Siap Tunggangi Pemerintahan Baru
Jum'at, 15 Agustus 2014 - 15:18 WIB
KSPI: Pengusaha Hitam Siap Tunggangi Pemerintahan Baru
A
A
A
JAKARTA - Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menyebut pengusaha-pengusaha hitam berada dalam posisi siap menunggangi pemerintahan baru.
Para pengusaha hitam ini pro politik upah murah bagi buruh. Mereka siap mengeksploitasi buruh di Indonesia demi mengembalikan modal pribadi saat meberikan dukungan dalam Pilpres 2014 lalu.
"Untuk itu kami menolak hasil Pemilu Presiden 2014 yang terindikasi banyak kecurangan dan menghasilkan rezim yang pro pengusaha," kata Sekjen KSPI Muhammad Rusdi dalam orasinya di depan Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Jumat (15/8/2014).
Selain itu, KSPI menilai Pilpres 2014 masih menyisakan indikasi kecurangan. Hingga saat ini, hasil keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) tengah menjadi kasus serius sehingga menciderai demokrasi di Indonesia.
Kecurangan dalam proses Pilpres 2014 merugikan lebih dari 63 juta suara rakyat yang telah memilih Prabowo-Hatta.
"Proses pilpres yang curang ini akan menghasilkan pemerintahan yang tidak legitimate dan tidak pro kepada buruh," kata Rusdi.
Para pengusaha hitam ini pro politik upah murah bagi buruh. Mereka siap mengeksploitasi buruh di Indonesia demi mengembalikan modal pribadi saat meberikan dukungan dalam Pilpres 2014 lalu.
"Untuk itu kami menolak hasil Pemilu Presiden 2014 yang terindikasi banyak kecurangan dan menghasilkan rezim yang pro pengusaha," kata Sekjen KSPI Muhammad Rusdi dalam orasinya di depan Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Jumat (15/8/2014).
Selain itu, KSPI menilai Pilpres 2014 masih menyisakan indikasi kecurangan. Hingga saat ini, hasil keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) tengah menjadi kasus serius sehingga menciderai demokrasi di Indonesia.
Kecurangan dalam proses Pilpres 2014 merugikan lebih dari 63 juta suara rakyat yang telah memilih Prabowo-Hatta.
"Proses pilpres yang curang ini akan menghasilkan pemerintahan yang tidak legitimate dan tidak pro kepada buruh," kata Rusdi.
(hyk)