Tim Transisi Masuk Kabinet Rawan Konflik Kepentingan
Rabu, 13 Agustus 2014 - 16:07 WIB
Tim Transisi Masuk Kabinet Rawan Konflik Kepentingan
A
A
A
JAKARTA - Masyarakat dan media perlu mengawasi kinerja tim transisi yang dibentuk oleh Presiden terpilih Joko Widodo versi Komisi Pemilihan Umum (KPU). Tim transisi yang diketuai Rini Soemarno, bisa jadi ruang transaksi untuk mengambil posisi menteri dalam kabinet pemerintahan Jokowi-JK mendatang.
Pengamat politik Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Saiful Umam, tim transisi idealnya hanya membicarakan terkait program kerja presiden dan tidak untuk menyeleksi kabinet.
"Tim transisi dan tim ahli tidak boleh jadi menteri, karena ada conlict of interest. Kalau tim transisi punya wewenang menyeleksi kabinet, maka akan terjadi konflik kepentingan," ujar Saiful, ketika berbincang melalui sambungan telepon, Rabu (13/8/2014).
Saiful melihat potensi main mata untuk melakukan transaksi politik dalam tim transisi mungkin saja bisa terjadi. Menurutnya, beberapa orang yang masuk di tim transisi, adalah orang yang mempunyai nafsu kekuasaan yang besar.
"Rini dulu sudah pernah jadi menteri, sekarang kemungkinan besar dia juga masih pengin jadi menteri. Sedangkan Anis, yang pernah ikut Konvensi Partai Demokrat sangat terlihat sekali keinginannya untuk menjadi menteri," katanya.
Tim transisi, kata Saiful harus benar-benar menjaga sikap profesionalismenya. Sehingga, tim transisi ini hanya bekerja untuk merancang program dan tidak masuk dalam politik transaksional.
"Potensi itu ada, tim transisi ini betul-betul dipegang profesionalismenya, sehingga potensi adanya politik transaksional itu perlu kita pantau," ujar pengamat politik yang menamatkan masternya di Princeton University, AS ini.
Dia menilai, jika tim transisi ini mempunyai peran untuk mengusulkan hingga menyaring menteri kabinet Jokowi mendatang, dimungkinkan terjadi konflik kepentingan di dalam tubuh tim transisi.
"Kalau sampai mengusulkan sampai menyaring posisi menteri, pasti ada conflict of interest," ucapnya.
Seperti diketahui, tim transisi ini dipimpin oleh Rini M Soemarno. Di bawah kendalinya ada empat deputi antara lain, Anies Baswedan, Hasto Kristiyanto, Andi Widjojanto, dan Akbar Faisal.
Pengamat politik Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Saiful Umam, tim transisi idealnya hanya membicarakan terkait program kerja presiden dan tidak untuk menyeleksi kabinet.
"Tim transisi dan tim ahli tidak boleh jadi menteri, karena ada conlict of interest. Kalau tim transisi punya wewenang menyeleksi kabinet, maka akan terjadi konflik kepentingan," ujar Saiful, ketika berbincang melalui sambungan telepon, Rabu (13/8/2014).
Saiful melihat potensi main mata untuk melakukan transaksi politik dalam tim transisi mungkin saja bisa terjadi. Menurutnya, beberapa orang yang masuk di tim transisi, adalah orang yang mempunyai nafsu kekuasaan yang besar.
"Rini dulu sudah pernah jadi menteri, sekarang kemungkinan besar dia juga masih pengin jadi menteri. Sedangkan Anis, yang pernah ikut Konvensi Partai Demokrat sangat terlihat sekali keinginannya untuk menjadi menteri," katanya.
Tim transisi, kata Saiful harus benar-benar menjaga sikap profesionalismenya. Sehingga, tim transisi ini hanya bekerja untuk merancang program dan tidak masuk dalam politik transaksional.
"Potensi itu ada, tim transisi ini betul-betul dipegang profesionalismenya, sehingga potensi adanya politik transaksional itu perlu kita pantau," ujar pengamat politik yang menamatkan masternya di Princeton University, AS ini.
Dia menilai, jika tim transisi ini mempunyai peran untuk mengusulkan hingga menyaring menteri kabinet Jokowi mendatang, dimungkinkan terjadi konflik kepentingan di dalam tubuh tim transisi.
"Kalau sampai mengusulkan sampai menyaring posisi menteri, pasti ada conflict of interest," ucapnya.
Seperti diketahui, tim transisi ini dipimpin oleh Rini M Soemarno. Di bawah kendalinya ada empat deputi antara lain, Anies Baswedan, Hasto Kristiyanto, Andi Widjojanto, dan Akbar Faisal.
(kur)
