Pakar Kesehatan Kritik Program Jokowi
Sabtu, 09 Agustus 2014 - 01:50 WIB
Pakar Kesehatan Kritik Program Jokowi
A
A
A
JAKARTA - Konsep Kartu Indonesia Sehat (KIS) yang menjadi program kerja pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla dinilai bukan solusi yang
baik dalam menuntaskan masalah kesehatan.
Pakar Kesehatan Dr Kartono Muhammad menyebut KIS sekadar menarik simpati rakyat kecil. Jokowi dinilainya tidak memikirkan secara matang program ini.
"Secara konsep baik, menarik simpati rakyat kecil, karena dianggap pengobatan gratis itu baik. Tapi itu bukan penyelesaian masalah kesehatan. Masalah kesehatan bukan hanya pengobatan tapi juga bagaimana pencegahan dan rakyat hidup dengan sehat," ujar Kartono saat ditemui dalam diskusi Usulan Kriteria Menteri Kesehatan Versi Masyarakat Sipil di Kantor Indonesia Corruption Watch (ICW) Kalibata Timur, Jakarta Selatan, Jumat 8 Agustus 2014.
Menurut dia, Jokowi harus lebih memikirkan efek ke depan program KIS. Seperti halnya anggaran biaya maupun sarana yang akan menunjang program tersebut.
"Bukan sekadar berapa rakyat yang bisa berobat, tapi berapa banyak anggaran untuk itu semua, berapa sarana yang harus disiapkan. Memangnya itu tidak bayar? Tidak sesederhana itu. Jokowi harus mengoreksi kembali program KIS," tutur mantan Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) ini.
Menurut dia, Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan lebih baik dibandingkan program KIS. Namun, kenyataannya BPJS saat ini belum berjalan baik.
Kartono menilai jika BPJS berjalan baik, program KIS tidak diperlukan lagi.
"Filosofinya BPJS sudah baik, namun pelaksanaannya masih kurang berjalan baik. BPJS saat ini masih sebatas juru bayar, padahal BPJS memiliki pencegahaan yakni preventif dan promotif. Ini masih menimbulkan permasalahan dan protes. Tapi kalau BPJS dijalankan dengan baik tidak perlu lagi adanya KIS," ungkapnya.
baik dalam menuntaskan masalah kesehatan.
Pakar Kesehatan Dr Kartono Muhammad menyebut KIS sekadar menarik simpati rakyat kecil. Jokowi dinilainya tidak memikirkan secara matang program ini.
"Secara konsep baik, menarik simpati rakyat kecil, karena dianggap pengobatan gratis itu baik. Tapi itu bukan penyelesaian masalah kesehatan. Masalah kesehatan bukan hanya pengobatan tapi juga bagaimana pencegahan dan rakyat hidup dengan sehat," ujar Kartono saat ditemui dalam diskusi Usulan Kriteria Menteri Kesehatan Versi Masyarakat Sipil di Kantor Indonesia Corruption Watch (ICW) Kalibata Timur, Jakarta Selatan, Jumat 8 Agustus 2014.
Menurut dia, Jokowi harus lebih memikirkan efek ke depan program KIS. Seperti halnya anggaran biaya maupun sarana yang akan menunjang program tersebut.
"Bukan sekadar berapa rakyat yang bisa berobat, tapi berapa banyak anggaran untuk itu semua, berapa sarana yang harus disiapkan. Memangnya itu tidak bayar? Tidak sesederhana itu. Jokowi harus mengoreksi kembali program KIS," tutur mantan Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) ini.
Menurut dia, Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan lebih baik dibandingkan program KIS. Namun, kenyataannya BPJS saat ini belum berjalan baik.
Kartono menilai jika BPJS berjalan baik, program KIS tidak diperlukan lagi.
"Filosofinya BPJS sudah baik, namun pelaksanaannya masih kurang berjalan baik. BPJS saat ini masih sebatas juru bayar, padahal BPJS memiliki pencegahaan yakni preventif dan promotif. Ini masih menimbulkan permasalahan dan protes. Tapi kalau BPJS dijalankan dengan baik tidak perlu lagi adanya KIS," ungkapnya.
(dam)
