Pembentukan Pansel Calon Pengganti Busyro Dikritik
Jum'at, 08 Agustus 2014 - 09:05 WIB
Pembentukan Pansel Calon Pengganti Busyro Dikritik
A
A
A
JAKARTA - Langkah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang telah membentuk Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuai kritik.
Sekedar diketahui, pansel calon pimpinan KPK itu untuk mencari pengganti Busyro Muqoddas yang masa jabatannyaa akan berakhir pada 10 Desember 2014 nanti.
"Idealnya pemerintahan SBY yang hanya tinggal dua bulan ini tidak perlu membentuk pansel untuk mencari sosok pengganti Wakil Ketua KPK Busyro Muqqodas yang masa baktinya akan berakhir Desember 2014 mendatang," ujar Anggota Komisi III DPR Bambang Soesatyo, dalam keterangan tertulisnya yang diterima Sindonews, Kamis (7/8/2014)
Sebab, kata dia, masa bakti Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkum HAM) yang juga sebagai Ketua Pansel Amir Syamsuddin akan berakhir pada Oktober 2014 nanti.
"Saya menyarankan agar Pansel tidak memfinalkan seleksi calon sampai dilantiknya figur Menkum HAM yang baru," katanya.
Menurut dia, sebaiknya finalisasi seleksi calon diserahkan kepada Pansel yang dipimpin oleh Menkum HAM yang baru.
"Sekaligus untuk memilih lima orang pimpinan KPK yang akan berakhir Desember 2015. Jadi, tidak hanya untuk mencari pengganti Busyro. Tapi, mencari lima pengganti pimpinan KPK," ungkapnya.
Dia berpendapat, hal demikian penting untuk menghindari salah tafsir publik. Menurutnya, sebagai aji mumpung menanam orang di KPK untuk menjaga kepentingan tertentu manakala kekuasaan pemerintahan ini berakhir.
"Apalagi, fit and proper test para calon pengganti Busyro pun jika nantinya dipaksakan, tidak mungkin dilakukan oleh anggota DPR yang lama. Tapi, oleh DPR yang baru," ungkapnya.
Lebih dari itu, kata dia, perubahan kepemimpinan di KPK tidak boleh mengganggu agresivitas perang terhadap korupsi, sebagaimana telah ditunjukan oleh formasi kepemimpinan saat ini. Hal itulah dinilainya prinsip terpenting yang harus dijaga oleh semua pihak.
Karena itu, dia menyarankan, seleksi sosok calon pimpinan KPK sebaiknya harus serentak lima orang pada Desember 2015.
"Ada dua alternatif. Pertama memperpanjang masa jabatan Busyro hingga Desember 2015 atau kosongkan kursi Busyro hingga Desember 2015. Agar selanjutnya pemilihan pimpinan KPK hanya sekali dalam satu priode," tuturnya.
Ditambahkannya, panitia seleksi pimpinan oleh Menkum HAM yang baru, harus transparan dalam menyeleksi sosok calon pimpinan KPK saat ini.
"Termasuk pengganti Busyro. Rekam jejak, riwayat karier, latar belakang keluarga dan aspek keahlian semua calon yang dijaring Pansel harus disosialisasikan. Sebaliknya, Pansel pun harus terbuka untuk mendengarkan aspirasi publik," pungkasnya.
Sekedar diketahui, pansel calon pimpinan KPK itu untuk mencari pengganti Busyro Muqoddas yang masa jabatannyaa akan berakhir pada 10 Desember 2014 nanti.
"Idealnya pemerintahan SBY yang hanya tinggal dua bulan ini tidak perlu membentuk pansel untuk mencari sosok pengganti Wakil Ketua KPK Busyro Muqqodas yang masa baktinya akan berakhir Desember 2014 mendatang," ujar Anggota Komisi III DPR Bambang Soesatyo, dalam keterangan tertulisnya yang diterima Sindonews, Kamis (7/8/2014)
Sebab, kata dia, masa bakti Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkum HAM) yang juga sebagai Ketua Pansel Amir Syamsuddin akan berakhir pada Oktober 2014 nanti.
"Saya menyarankan agar Pansel tidak memfinalkan seleksi calon sampai dilantiknya figur Menkum HAM yang baru," katanya.
Menurut dia, sebaiknya finalisasi seleksi calon diserahkan kepada Pansel yang dipimpin oleh Menkum HAM yang baru.
"Sekaligus untuk memilih lima orang pimpinan KPK yang akan berakhir Desember 2015. Jadi, tidak hanya untuk mencari pengganti Busyro. Tapi, mencari lima pengganti pimpinan KPK," ungkapnya.
Dia berpendapat, hal demikian penting untuk menghindari salah tafsir publik. Menurutnya, sebagai aji mumpung menanam orang di KPK untuk menjaga kepentingan tertentu manakala kekuasaan pemerintahan ini berakhir.
"Apalagi, fit and proper test para calon pengganti Busyro pun jika nantinya dipaksakan, tidak mungkin dilakukan oleh anggota DPR yang lama. Tapi, oleh DPR yang baru," ungkapnya.
Lebih dari itu, kata dia, perubahan kepemimpinan di KPK tidak boleh mengganggu agresivitas perang terhadap korupsi, sebagaimana telah ditunjukan oleh formasi kepemimpinan saat ini. Hal itulah dinilainya prinsip terpenting yang harus dijaga oleh semua pihak.
Karena itu, dia menyarankan, seleksi sosok calon pimpinan KPK sebaiknya harus serentak lima orang pada Desember 2015.
"Ada dua alternatif. Pertama memperpanjang masa jabatan Busyro hingga Desember 2015 atau kosongkan kursi Busyro hingga Desember 2015. Agar selanjutnya pemilihan pimpinan KPK hanya sekali dalam satu priode," tuturnya.
Ditambahkannya, panitia seleksi pimpinan oleh Menkum HAM yang baru, harus transparan dalam menyeleksi sosok calon pimpinan KPK saat ini.
"Termasuk pengganti Busyro. Rekam jejak, riwayat karier, latar belakang keluarga dan aspek keahlian semua calon yang dijaring Pansel harus disosialisasikan. Sebaliknya, Pansel pun harus terbuka untuk mendengarkan aspirasi publik," pungkasnya.
(kri)
