Rekor MURI Buat KPU, Kubu Prabowo Sebut Berlebihan

JAKARTA - Kubu Prabowo-Hatta menilai usulan Partnership for Governance Reform (Kemitraan) kepada Museum Rekor Indonesia (MURI) agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) diberi penghargaan atas kinerjanya adalah berlebihan.

Hal tersebut mengingat belum finalnya tahapan penyelesaian sengketa Pemilu Presiden (Pilpres) 2014 yang akan disidangkan di Mahkamah Konstitusi (MK).

"Sidang perdana gugatan pilpres baru akan dimulai besok. KPU sebagai penyelenggara pemilu juga masih dalam sorotan, karena kami menilai belum dapat menyelenggarakan pilpres yang berintegritas. Usulan itu berlebihan," ujar Juru Bicara Tim Prabowo-Hatta, Andre Rosiade di Jalan Sisingamangaraja Nomor 21, Jakarta, Selasa (5/8/2014).

Andre menyebutkan, kedekatan Ketua Umum MURI Jaya Suprana dengan petinggi Partai Demokrasi Indonesai Perjuangan (PDIP) yang mengusung Jokowi disinyalir akan melegitimasi kinerja KPU yang belum selesai. Sehingga, lanjutnya, MURI sebagai lembaga pencatat rekor di Indonesia tidak pantas memberikan penghargaan kepada KPU.

"Akan sangat tidak elegan jika MURI memberikan penghargaan kepada KPU. Kita semua tahu Jaya Suprana dekat dengan kelompok sebelah," tandasnya.

Sebelumnya, Partnership for Governance Reform (Kemitraan) telah mengajukan usulan kepada Museum Rekor Indonesia (MURI) pada tanggal 4 Agustus 2014, agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) diberi penghargaan atas kinerjanya.

Ketua KPU Husni Kamil Manik menanggapi apresiasi yang diberikan oleh Kemitraan. Husni menjelaskan, bahwa inovasi KPU dalam mempublikasikan data pemilu secara online adalah hal pertama yang belum pernah dilakukan oleh dunia.